Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa TNI dan Polri tidak punya hak dalam urusan demokrasi. Kedua institusi keamanan tersebut harus memiliki kedisiplinan tinggi dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah.
"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," tegas Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI Polri 2022 di Jakarta, Selasa (1/3).
Penegasan tersebut, Kepala Negara lontarkan setelah memaparkan perihal upaya pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Sebagaimana diketahui, saat ini, pro dan kontra akan kebijakan tersebut masih mengisi ruang publik.
Presiden tidak ingin, kondisi yang ada saat ini semakin keruh karena ada anggota TNI Polri yang ikut terjun berdemokrasi, menyampaikan pendapat terkait hal tersebut.
"Karena saya lihat di whatsapp group ada seperti ini. Hati-hati. Kalau diterus-teruskan hati-hati. Dimulai dari grup kecil nanti membesar," pesan Presiden Jokowi mengulangi penegasannya.
Kepala Negara menginstruksikan, TNI Polri segera membenahi diri untuk semakin disiplin terhadap segala kebijakan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut saat ini sudah semakin kendur dan harus dikencangkan kembali.
Kedisiplinan TNI dan Polri itu berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil. Tentara dan Polri itu dibatasi aturan pimpinan. Tidak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, apalagi dengan berbicara masalah demokrasi. Tidak ada namanya demokrasi di tentara, di kepolisian. Tidak ada," jelas Presiden.
Tidak hanya bagi para personel, kedisiplinan ketat juga berlaku bagi para keluarga mereka di rumah.
Kepala negara tidak ingin para istri prajurit beraktivitas atau berpendapat dengan bebas di lingkungan masyarakat.
"Hati-hati. Ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Tidak bisa ibu-ibu memanggil, mengumpulkan ibu-ibu yang lain, kemudian memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Tau-tau mengundang penceramah radikal. Sekali lagi, di tentara, di kepolisian, tidak bisa seperti itu. Semua harus dikoordinir secara kesatuan," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Presiden Sampaikan Apresiasi Tinggi kepada TNI Polri
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
PANGDAM I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto, menegaskan kesiapan TNI dalam mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Pendekatan dialogis juga dimaksudkan untuk mengetahui apa alasan mereka menolak kehadiran struktur TNI di sejumlah wilayah.
Macron mengatakan kenangan yang paling membekas ialah di saat dirinya mengunjungi Akademi Militer di Magelang.
Satgas Pangan Polri menyita barang bukti berupa beras 132,65 ton.
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved