Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa TNI dan Polri tidak punya hak dalam urusan demokrasi. Kedua institusi keamanan tersebut harus memiliki kedisiplinan tinggi dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah.
"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," tegas Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI Polri 2022 di Jakarta, Selasa (1/3).
Penegasan tersebut, Kepala Negara lontarkan setelah memaparkan perihal upaya pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Sebagaimana diketahui, saat ini, pro dan kontra akan kebijakan tersebut masih mengisi ruang publik.
Presiden tidak ingin, kondisi yang ada saat ini semakin keruh karena ada anggota TNI Polri yang ikut terjun berdemokrasi, menyampaikan pendapat terkait hal tersebut.
"Karena saya lihat di whatsapp group ada seperti ini. Hati-hati. Kalau diterus-teruskan hati-hati. Dimulai dari grup kecil nanti membesar," pesan Presiden Jokowi mengulangi penegasannya.
Kepala Negara menginstruksikan, TNI Polri segera membenahi diri untuk semakin disiplin terhadap segala kebijakan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut saat ini sudah semakin kendur dan harus dikencangkan kembali.
Kedisiplinan TNI dan Polri itu berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil. Tentara dan Polri itu dibatasi aturan pimpinan. Tidak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, apalagi dengan berbicara masalah demokrasi. Tidak ada namanya demokrasi di tentara, di kepolisian. Tidak ada," jelas Presiden.
Tidak hanya bagi para personel, kedisiplinan ketat juga berlaku bagi para keluarga mereka di rumah.
Kepala negara tidak ingin para istri prajurit beraktivitas atau berpendapat dengan bebas di lingkungan masyarakat.
"Hati-hati. Ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Tidak bisa ibu-ibu memanggil, mengumpulkan ibu-ibu yang lain, kemudian memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Tau-tau mengundang penceramah radikal. Sekali lagi, di tentara, di kepolisian, tidak bisa seperti itu. Semua harus dikoordinir secara kesatuan," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Presiden Sampaikan Apresiasi Tinggi kepada TNI Polri
Pengamat militer Selamat Ginting menegaskan peradilan militer masih relevan di Indonesia.
Penentuan forum peradilan bagi anggota militer harus didasarkan pada sifat tindak pidana yang dilakukan, bukan jabatan atau status pelakunya.
Langkah Letjen Yudi Abrimantyo menyerahkan jabatan Kabais TNI pascakasus penyiraman air keras dinilai sebagai contoh nyata akuntabilitas institusi bagi publik
Profil Letjen TNI Yudi Abrimantyo, Kepala BAIS TNI. Simak latar belakang, karier, pendidikan, dan perannya dalam intelijen strategis militer Indonesia.
TNI menegaskan komitmen penegakan hukum terkait kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. Pelaku terancam sanksi tegas hingga pemecatan.
Profesor Kadri mengingatkan publik agar memisahkan tindakan oknum dengan institusi TNI dalam kasus Andrie Yunus. Transparansi Puspom TNI dinilai kunci menjaga kepercayaan masyarakat
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved