Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa TNI dan Polri tidak punya hak dalam urusan demokrasi. Kedua institusi keamanan tersebut harus memiliki kedisiplinan tinggi dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah.
"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," tegas Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI Polri 2022 di Jakarta, Selasa (1/3).
Penegasan tersebut, Kepala Negara lontarkan setelah memaparkan perihal upaya pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Sebagaimana diketahui, saat ini, pro dan kontra akan kebijakan tersebut masih mengisi ruang publik.
Presiden tidak ingin, kondisi yang ada saat ini semakin keruh karena ada anggota TNI Polri yang ikut terjun berdemokrasi, menyampaikan pendapat terkait hal tersebut.
"Karena saya lihat di whatsapp group ada seperti ini. Hati-hati. Kalau diterus-teruskan hati-hati. Dimulai dari grup kecil nanti membesar," pesan Presiden Jokowi mengulangi penegasannya.
Kepala Negara menginstruksikan, TNI Polri segera membenahi diri untuk semakin disiplin terhadap segala kebijakan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut saat ini sudah semakin kendur dan harus dikencangkan kembali.
Kedisiplinan TNI dan Polri itu berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil. Tentara dan Polri itu dibatasi aturan pimpinan. Tidak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, apalagi dengan berbicara masalah demokrasi. Tidak ada namanya demokrasi di tentara, di kepolisian. Tidak ada," jelas Presiden.
Tidak hanya bagi para personel, kedisiplinan ketat juga berlaku bagi para keluarga mereka di rumah.
Kepala negara tidak ingin para istri prajurit beraktivitas atau berpendapat dengan bebas di lingkungan masyarakat.
"Hati-hati. Ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Tidak bisa ibu-ibu memanggil, mengumpulkan ibu-ibu yang lain, kemudian memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Tau-tau mengundang penceramah radikal. Sekali lagi, di tentara, di kepolisian, tidak bisa seperti itu. Semua harus dikoordinir secara kesatuan," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Presiden Sampaikan Apresiasi Tinggi kepada TNI Polri
Pelaksanaan MPLS ditekankan agar siswa bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi aktif TNI dalam mendukung agenda nasional, khususnya Asta Cita ke-2 Presiden RI, yaitu mewujudkan swasembada pangan guna kemandirian bangsa.
Penanaman pohon buah-buahan yang dilakukan supaya dapat menahan tanah dan masyarakat juga bisa mendapatkan hasilnya ketika berbuah.
KOMANDO Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) menjadi satuan pertama di Indonesia yang mengembangkan dan menguasai kemampuan terjun bebas menggunakan wingsuit.
Letjen TNI Novi Helmy memutuskan untuk tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI
Pemerintah saat ini sedang menunjukkan komitmen besar untuk mendorong kemandirian industri pertahanan
Total ratusan paket disiapkan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekitar.
Jagung, menurut Arief, merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam industri pangan.
Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar diplomat Kementerian Luar NegeriĀ Arya Daru Pangayunan.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved