Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan istri prajurit TNI dan Polri untuk berhati-hati memanggil penceramah dalam kegiatan keagamaan. Menurutnya, pemanggilan penceramah harus tetap dikoordinasikan oleh kesatuan demi menjaga kedisiplinan nasional.
"Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3).
"Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati," sambungnya.
Presiden berpendapat, kedisiplinan nasional bukan hanya ditujukan kepada para prajurit TNI dan Polri, tapi juga para istri dan suami mereka. Di samping mengundang penceramah radikal, contoh kedisiplinan dalam skala mikro juga terejawantah dalam percakapan di grup pesan singkat WhatsApp.
"Misalnya, berbicara mengenai IKN (ibu kota negara). Enggak setuju IKN, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan," ujarnya.
Menurut Jokowi, hal-hal seperti itu jika dibiarkan akan menjadi besar. Imbasnya, kedisiplinan nasional dalam lingkungan TNI dan Polri akan menghilang. Ia menegaskan, kedisiplinan TNI dan Polri dibatasi oleh aturan pimpinan.
"Di seluruh dunia, tentara punya aturan sendiri, kitab undang-undang hukum disiplin tentara, yang intinya adalah kesetiaan tegak lurus," pungkas Kepala Negara.
Peringatan Jokowi terkait kedisiplinan nasional disampaikan dalam rangka mencapai beberapa arahan dan kebijakan pemerintah di hadapan para perwira tinggi TNI dan Polri. Arahan itu antara lain memastikan terwujudnya transformasi ekonomi dan ekonomi hijuah, transformasi digital di tubuh TNI-Polri, serta pemindahan ibu kota negara ke Nusantara. (OL-13)
Baca Juga: Jokowi: Tidak Ada Demokrasi bagi Anggota TNI Polri
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
TNI dan Pemprov Riau menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi siswa-siswi sekolah dasar di Aceh Utara.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Satgas TNI Komando Operasi (Koops) Habema berhasil menuntaskan operasi penyelamatan 18 karyawan PT Freeport Indonesia yang terisolasi selama tiga hari di Pos Tower 270, Distrik Tembagapura
Peserta juga mendapatkan pendalaman materi teknis sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved