Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PERINGATAN Hari Penegakan Kedaulatan Negara harus menjadi momentum untuk membangun sebuah gerakan bersama menegakkan kedaulatan negara untuk menjawab tantangan di masa datang.
"Menjadikan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara merupakan langkah strategis. Terpenting lewat peringatan hari itu semangat penegakan kedaulatan negara di masa lalu bisa terus dikobarkan untuk diterapkan di masa kini dan mendatang," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/2).
Pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Hari Kedaulatan Negara merupakan usulan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ia mengusulkan hari nasional ini untuk memperingati Serangan Umum yang terjadi pada 1 Maret 1949.
Serangan Umum 1 Maret membuat dunia sadar Indonesia masih ada. Upaya di meja perundingan pun dilanjutkan lewat Konferensi Meja Bundar. Pada 27 Desember 1949, Belanda pun mengakui kedaulatan Indonesia.
Menurut Lestari, peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara harus mampu membangkitkan semangat generasi saat ini untuk selalu menegakkan kedaulatan negara di tengah persaingan dengan negara-negara lain di dunia.
Mengedepankan semangat penegakan kedaulatan negara, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi dasar bagi generasi penerus bangsa dalam membuat kebijakan, bersikap dan beraktivitas di keseharian.
Penegakan kedaulatan negara, tambah Rerie, membutuhkan semangat kebersamaan karena untuk mewujudkan negara yang berdaulat harus diupayakan secara kolektif oleh seluruh anak bangsa.
"Perlu sebuah gerakan bersama, bukan hanya tindakan satu dua orang, agar negara ini memiliki kedaulatan yang kuat dan mampu berperan lebih luas di dunia," ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Rerie sangat berharap seluruh anak bangsa menyadari pentingnya penegakan kedaulatan negara di tengah sejumlah kekuatan dunia yang saat ini sedang mencari titik keseimbangan baru pasca-pandemi Covid-19.
Dengan menunjukkan eksistensi sebagai negara yang kuat, tegasnya, bangsa dan negara kita akan selalu diperhitungkan dalam persaingan dengan negara-negara lain di dunia. (OL-8)
Bukan sekadar peringatan sejarah, Asyura 2025 serukan solidaritas bagi Palestina dan janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jaga NKRI! Temukan tantangan persatuan & strategi memperkuatnya. Artikel ini wajib dibaca untuk Indonesia yang solid!
Pada eklarasi tersebut, sekitar 1.400 orang perwakilan mantan anggota Jamaah Islamiyah siap kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mantan narapidana teroris dan pengikut kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Sulawesi menyatakan membubarkan diri dan kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
PERAN aktif generasi muda dalam proses pembangunan harus terus ditingkatkan dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan yang kita miliki.
Inche Abdoel Moeis adalah pejuang nasionalis tanpa pamrih, yang berjuang dari Kalimantan Timur dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved