Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) akan mengusut keterlibatan perusahaan asing dalam dugaan korupsi pengadaan pesawat udara di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada 2011-2021.
Adapun penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung menduga beberapa perusahaan asing diuntungkan dalam proses pengadaan pesawat jenis ATR 72-600 dan CRJ1000.
JAM-Pidsus Febrie Ardiansyah menyebut pihaknya masih menunggu hasil audit (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dalam menghitung kerugian keuangan negara. Audit BPKP akan menggambarkan berapa harga pesawat yang dijual ke perseroan di luar harga aslinya.
Baca juga: Korupsi Pesawat Garuda Untungkan Perusahaan Asing
"Contohnya ada broker. Nah itu kita lihat, enggak bisa juga kita pastikan sebelum ada pendalman," ujar Febrie saat dikonfirmasi, Minggu (27/2).
"Kita akan lihat auditor ini mengonstruksikan kerugian itu seperti apa. Bisa mark up, atau umpamanya nanti dinilai kalau perbuatan melawan hukum, maka uang yang dikeluarkan Garuda, itu kerugian negara," imbuhnya.
Sembari menunggu audit BPKP, Kejagung masih menggodok mekanisme untuk mengusut pihak asing. Sebab, lanjut Febrie, dugaan rasuah yang terjadi bersifat lintas negara. Sejauh ini, pihaknya belum berkomunikasi dengan aparat penegak hukum di luar negeri.
Baca juga: Kejagung Tetapkan Dua Tersangka Pengadaan Pesawat Garuda
"Kita kan belum lihat konkretnya kerugian berapa, cara menghitungnya gimana," jelas Febrie.
Dalam konferensi pers pada Kamis (24/2) lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan ada empat perusahaan asing yang diuntungkan terkait korupsi pengadaan pesawat di maskapai pelat merah tersebut. Dua di antaranya, yakni pihak penyedia barang dan jasa, yaitu Bombardier Inc, lalu Avions de transport regional (ATR).
Selain itu, dua perusahaan lessor, yakni Alberta SAS di Perancis dan Nordic Aviation Capital (NAC) di Irlandia juga disebut mendapat keuntungan. Menurut Burhanuddin, keduanya merupakan pihak yang memberikan pembiayaan pengadaan pesawat tersebut.(OL-11)
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Syarief meyakini masih banyak dugaan rasuah yang bisa dikembangkan dalam proyek tersebut. Persidangan diyakini akan mengungkap fakta baru.
Mulanya, kuasa hukum Yoki, Wimboyono Senoadji menanyakan kepada Nicke mengenai pendapatan Pertamina yang meraih Rp 70 triliun pada 2024.
RUU ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery) sebagai bagian penting dari keadilan substantif.
Nicke yang menjabat sebagai dirut Pertamina periode 2018-2024 menjawab, perjanjian itu terkait penyewaan terminal BBM.
KPK akan mendalami hal tersebut karena Muzakki Cholis diduga menjadi perantara yang menghubungkan inisiatif dari biro haji khusus mengenai pengajuan kuota haji tambahan.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved