VIRALNYA nama Desa Wadas Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, akhir-akhir ini terkait kasus lahan seolah membuka tabir adanya dugaan politisasi yang dilakukan oleh kelompok anti-pemerintah. Bahkan ada upaya membenturkan pemerintah dengan masyarakat.
"Ironis memang, di saat pemerintah sibuk menangani pandemi yang angka positifnya terus menaik, ada pihak-pihak yang dengan sengaja mempolitisir kasus tanah di Desa Wadas untuk menggoyang pemerintah," kata Teddy Mulyadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Ganjar dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (15/2).
Padahal, menurut Teddy, sebagian besar warga Kecamatan Bener mendukung proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener.
Namun, justru diteror oleh oknum-oknum tertentu, baik dalam bentuk pengancaman dengan senjata tajam, pengucilan sosial hingga perusakan fisik.
"Dari 429 pemilik lahan, 350 sudah siap membebaskan tanah. Itu sudah lebih dari 80 persen warga," kata Kepala Desa Wadas, Kecamatan Bener, Fahri Setyanto.
Baca juga: Temuan Awal Komnas HAM Sebut Ada kekerasan di Wadas
Diduga ada oknum yang dengan memanfaatkan kekeruhan masalah di Desa Wadas untuk mendiskreditkan pemerintah. Padahal, tujuan pemerintah itu baik.
Ditangkapnya segelintir masyarakat yang kontra membuat masalah kian memanas. Bupati Purworejo menduga ada provokator yang dengan sengaja memanas-manasi situasi.
Lebih jauh Mulyadi menolak bila dikatakan aparat kepolisian represif menangani masalah tersebut.
"Penangkapan beberapa oknum yang menolak pembangunan Bendungan Bener semata untuk membuat suasana kondusif. Dan lagi, bendungan tersebut merupakan proyek strategis nasional pemerintah yang juga untuk rakyat," terangnya.
Dirinya juga menilai sikap Ganjar Pranowo yang langsung mendatangi warga Desa Wadas, baik yang pro maupun kontra merupakan sikap pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya.
"Pak Ganjar mau menunjukkan bahwa pro dan kontra adalah hal biasa dalam kehidupan berdemokrasi. Intinya, bagaimana bisa mengkomunikasikan dan menjembatani kepada semua pihak agar memahami bahwa pemerintah ingin agar rakyatnya bisa hidup lebih sejahtera," ujar Mulyadi yang juga dikenal sebagai Direktur Politik Lembaga Pengkajian Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB) ini.
Dengan dibangunnya Bendungan Bener, maka pengairan untuk sawah di daerah tersebut lebih terjamin.
"Dengan pasokan air yang baik, tentu tidak ada lagi istilah gagal panen. Masyarakat pun akan memiliki kepastian mendapat nilai ekonomi yang lebih dengan keberadaan bendungan tersebut," ujarnya lagi.
Dia meminta semua pihak untuk mendukung program pemerintah. "Kalaupun ada masukan, sampaikan dengan cara-cara yang baik, tidak anarkhi apalagi melakukan intimidasi kepada pihak-pihak lain," seru mantan aktivis mahasiswa Muhammadiyah ini. (RO/OL-09)
