Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Pusat Kedaulatan Rakyat (PAKAR) Razikin Juraid mendukung kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir yang senapas dengan program Presiden Joko Widodo.
Razikin menilai, selama ini kebijakan Erick berpihak pada masyarakat kalangan bawah. "Kebijalan Erick Thohir senafas dengan Jokowi yang prorakyat kecil. Maka dalam konteks itu juga PAKAR lahir sebagai wadah perjuangan lintas kepentingan. Meski keberpihakan PAKAR tentu pada lapisan rakyat rentan paling bawah," ujarnya lewat keterangan resmi, Senin (14/2).
Razikin menambahkan, PAKAR merupakan organisasi gerakan rakyat yang dimotori kaum muda lintas organisasi dan profesi. Organisasi ini, sambungnya, merupakan instrumen perjuangan rakyat.
"PAKAR sebagai instrumen yang merekatkan rakyat dengan program program pemerintah. Yang mana kami menilai bisa bersinergi dengan terobosan Menteri Erick Thohir” jelas Ketua Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Adapun Ketua Majelis Pimpinan Wilayah PAKAR Sulawesi Selatan Dahlan Gege. Dirinya menargetkan dalam satu bulan struktur organisasj tersebut akan terbentuk hingga ke tingkat desa.
“Animo dukungan warga Sulawesi sangat kuat pada kebijakan dan figur Erick Thohir. Kami berharap dalam waktu cepat nama Pak Erick Thohir sudah dikenal warga pedesaan” tandas Dahlan. (OL-8)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved