Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI melakukan peninjauan ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk melihat hasil pelayanan dari pembangunan yang mendapat bantuan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Wakil Ketua Komisi VIII DPR Hj Diah Pitaloka di Makassar, Kamis (10/2), mengatakan, tujuan kedatangan tim dari Komisi VIII DPR untuk memantau dan mengetahui pelayanan Kemenag khususnya di Sulsel.
''Kami ingin melihat pelayanan Kemenag di Sulsel, mengingat COVID-19 sudah memasuki tahun ketiga maka tentu banyak perubahan dinamika dalam pelaksanaannya,'' ujarnya.
Diah Pitaloka yang menjadi ketua tim rombongan dalam lawatannya melihat banyak madrasah mendapat bantuan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Sulsel. Ia pun meminta langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Khaeroni agar memperhatikan fisik bangunan dan sumber daya manusianya (SDM) karena begitu banyak pembangunan. ''Ada banyak pengembangan dilakukan di Sulsel khususnya madrasah. Ini perlu diperhatikan fisik dan sumber daya manusianya,'' kata dia.
Baca Juga: Legislator Mufti Anam Minta Mendag Harus Pandai Batasi Barang Impor
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Khaeroni menyebutkan, Kemenag Sulsel saat ini fokus dalam membangun upaya peningkatan layanan bagi umat melalui program revitalisasi KUA dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) serta pembangunan pendidikan agama dan keagamaan.
Menurut dia, beberapa program dan revitalisasi yang dilaksanakan membutuhkan pengelolaan dan pendanaan dengan memanfaatkan berbagai skema pembiayaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satunya, kata dia, adalah program peningkatan sarana prasarana madrasah yang bersumber dari anggaran melalui pembiayaan SBSN.
''Akan tetapi kita juga harus berpikir kreatif dan inovatif, untuk mencari formula lain yang tidak bertentangan dengan regulasi yang ada dalam membantu perkembangan Madrasah kita, misalnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mitra kerja, tanpa harus terus berharap dari bantuan negara seperti SBSN,'' ucapnya.
Selain Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka, turut hadir dalam kunjungan tersebut sejumlah Anggota DPR-RI seperti H.Samsu Niang dari PDIP, H. Arwan M. Aras T, (PDIP), Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, (Golkar), Muhammad Ali Ridha, (Golkar) Hj. Sri Wulan, (Nasdem), KH. Bukhori, (PKS), H. Muhammad Rizal, (PAN), H. Jefrey Romdonny (Gerindra), dan yang lainnya. (Ant/OL-10)
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Bali Safari & Marine Park, salah satu taman safari terbesar di Indonesia, secara rutin mengadakan acara yang dikenal sebagai ‘Hari Harimau’ untuk menghormati dan menyelamatkan harimau.
Program Beasiswa The Future Leader (TFL) menawarkan beasiswa penuh untuk Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved