Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI melakukan peninjauan ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk melihat hasil pelayanan dari pembangunan yang mendapat bantuan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Wakil Ketua Komisi VIII DPR Hj Diah Pitaloka di Makassar, Kamis (10/2), mengatakan, tujuan kedatangan tim dari Komisi VIII DPR untuk memantau dan mengetahui pelayanan Kemenag khususnya di Sulsel.
''Kami ingin melihat pelayanan Kemenag di Sulsel, mengingat COVID-19 sudah memasuki tahun ketiga maka tentu banyak perubahan dinamika dalam pelaksanaannya,'' ujarnya.
Diah Pitaloka yang menjadi ketua tim rombongan dalam lawatannya melihat banyak madrasah mendapat bantuan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Sulsel. Ia pun meminta langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Khaeroni agar memperhatikan fisik bangunan dan sumber daya manusianya (SDM) karena begitu banyak pembangunan. ''Ada banyak pengembangan dilakukan di Sulsel khususnya madrasah. Ini perlu diperhatikan fisik dan sumber daya manusianya,'' kata dia.
Baca Juga: Legislator Mufti Anam Minta Mendag Harus Pandai Batasi Barang Impor
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Khaeroni menyebutkan, Kemenag Sulsel saat ini fokus dalam membangun upaya peningkatan layanan bagi umat melalui program revitalisasi KUA dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) serta pembangunan pendidikan agama dan keagamaan.
Menurut dia, beberapa program dan revitalisasi yang dilaksanakan membutuhkan pengelolaan dan pendanaan dengan memanfaatkan berbagai skema pembiayaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satunya, kata dia, adalah program peningkatan sarana prasarana madrasah yang bersumber dari anggaran melalui pembiayaan SBSN.
''Akan tetapi kita juga harus berpikir kreatif dan inovatif, untuk mencari formula lain yang tidak bertentangan dengan regulasi yang ada dalam membantu perkembangan Madrasah kita, misalnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mitra kerja, tanpa harus terus berharap dari bantuan negara seperti SBSN,'' ucapnya.
Selain Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka, turut hadir dalam kunjungan tersebut sejumlah Anggota DPR-RI seperti H.Samsu Niang dari PDIP, H. Arwan M. Aras T, (PDIP), Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, (Golkar), Muhammad Ali Ridha, (Golkar) Hj. Sri Wulan, (Nasdem), KH. Bukhori, (PKS), H. Muhammad Rizal, (PAN), H. Jefrey Romdonny (Gerindra), dan yang lainnya. (Ant/OL-10)
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Bali Safari & Marine Park, salah satu taman safari terbesar di Indonesia, secara rutin mengadakan acara yang dikenal sebagai ‘Hari Harimau’ untuk menghormati dan menyelamatkan harimau.
Program Beasiswa The Future Leader (TFL) menawarkan beasiswa penuh untuk Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved