Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Mufti Anam meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi harus pandai membatasi barang impor. Karena kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 dan 2 di sejumlah daerah membuat produktivitas industri menurun.
''Belum bisa diprediksi sampai kapan PPKM Level 2 dan 3 diberlakukan. Pelaku industri dalam negeri yang mengalami penurunan produktivitas harus mendapat dukungan dari pemerintah, termasuk perlindungan dari terjangan barang konsumsi impor,'' kata Mufti, dalam siaran persnya di Surabaya, Kamis (10/2).
Dengan produktivitas yang menurun, kata dia, dunia industri dalam negeri bisa kehilangan momentum dan peluang untuk bisa bangkit dari dampak pandemi. Sementara di sisi lain, negara-negara industri lain sejauh initetap menjalankan aktivitas produksi seperti biasa.
Baca Juga: Komisi V DPR Pantau Progres Pembangunan Stasiun dan Rel Ganda Rancaekek
''Ini kan ibarat baru mau bangkit, eh kena PPKM lagi. Maka sebenarnya ini adalah momentum agar pemerintah benar-benar punya kebijakan yang memprioritaskan industri dalam negeri,'' tuturnya.
Mufti mengatakan, ada dua jalan yang bisa dilakukan pemerintah, yakni yang pertama melakukan pembatasan impor barang konsumsi dengan memetakan ketersediaan barang substitusi yang telah diproduksi di dalam negeri.
''Kementerian Perdagangan harus punya petanya, jangan gampang mengizinkan impor. Harus pandai-pandai. Misalnya produk elektronik, kan sebenarnya banyak yang diproduksi di dalam negeri, tapi tetap saja kalah bersaing dengan impor. Misalnya AC, lampu dan sebagainya. Investasi sudah di Indonesia, mestinya ada sedikit proteksi dari pemerintah agar pasarnya berkembang, jangan langsung diadu dengan impor,'' ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Langkah kedua, kata Mufti, adalah memperkuat kolaborasi Kemendag dan Kementerian Perindustrian untuk mendorong tumbuhnya pelaku industri dalam negeri. Dua lembaga itu harus bergerak sinergis, tidak boleh saling membelakangi.
''Kemendag berkepentingan memastikan pasokan barang tersedia di masyarakat. Tentu tidak boleh segala cara pokoknya barang ada, meskipun impor. Sementara Kemenperin berkepentingan membangun industri dalam negeri. Jadi keduanya harus sinergis,'' tuturnya.
Dia mengatakan, PPKM mestinya menjadi momentum untuk merapikan kerja pengaturan perdagangan yang bisa berdampak pada penguatan industri. Dia menilai hal itu terlewat. Impor barang konsumsi tetap tinggi, bahkan tahun lalu meroket 37% dibanding tahun sebelumnya menjadi US$20 miliar.
''Kalau kami tidak aware pada penguatan industri dalam negeri melalui kebijakan perdagangan yang adil, ya sampai kapan pun impor tetap merajalela,'' katanya. (Ant/OL-10)
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Bali Safari & Marine Park, salah satu taman safari terbesar di Indonesia, secara rutin mengadakan acara yang dikenal sebagai ‘Hari Harimau’ untuk menghormati dan menyelamatkan harimau.
Program Beasiswa The Future Leader (TFL) menawarkan beasiswa penuh untuk Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved