DPR akan Panggil Pemerintah terkait Desa Wadas

BUNTUT insiden di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Komisi VII DPR akan minta keterangan dari Kementerian ESDM. Pasalnya hingga saat ini Komisi VII DPR belum mendapat laporan resmi dari pihak Kementerian ESDM terkait usaha penambangan di desa tersebut.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta Kementerian ESDM tidak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) selama amdalnya tidak disusun dengan baik sehingga menimbulkan penolakan dari warga. Pemerintah sebaiknya tidak memaksakan kehendak bila amdal penambangan dan rencana pembangunan Bendungan Bener tidak baik.

"Pemerintah harus melaksanakan pembangunan dengan pendekatan prosperity approach bukan dengan security approach. Karena pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/2).

Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk segera menghentikan teror kekerasan terhadap warga. Kemudia segera membangun dialog yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat dan upaya pembangunan nasional.

“Pembangunan harus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan pembangunan yang ugal-ugalan dan sradak-sruduk dengan pemaksaan kehendak terhadap rakyat. Pemerintah harus menjalin dialog dengan masyarakat bukan dengan tindakan keamanan yang menghadapkan moncong senjata kepada mereka,” tegasnya. (P-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani