Kamis 10 Februari 2022, 07:44 WIB

IPW: Ciderai Polri Presisi Kapolri harus Evaluasi Polda Jateng terkait Penanganan Desa Wadas

Muhamad Fauzi | Politik dan Hukum
IPW: Ciderai Polri Presisi Kapolri harus Evaluasi Polda Jateng terkait Penanganan Desa Wadas

dok.ist
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso

 

INDONESIA Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi tindakan represif yang dilakukan Polda Jawa Tengah (Jateng) terhadap warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang menolak pengukuran tanah untuk penambangan batuan andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener.

Pasalnya, penangkapan setidaknya terhadap 60-an warga termasuk anak-anak yang digelandang ke kantor polisi telah terjadi. Kendati akhirnya dilepaskan kepolisian karena desakan berbagai pihak, termasuk anggota DPR.

"Peristiwa itu sangat memprihatinkan, dimana mereka yang ditangkap karena menolak pengukuran tanah telah mendapat intimidasi serta ancaman fisik bahkan pemukulan. Disamping, adanya sweeping handphone kepada masyarakat dan jaringan internet terputus," ungkap Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/2).

Menurut Teguh, kejadian ini, identik dengan tindakan- tindakan kekerasan yang dilakukan aparat pada masa Orde Baru. Yang mana, sejumlah personil dengan cukup banyak dikerahkan untuk menggusur rakyat yang tertindas.

"Padahal, Kalau tindakan kekerasan itu terus dilakukan oleh Polri setelah keluarnya UU Kepolisian, maka Polri akan bisa dijauhi masyarakat dan wajah Polri menjadi buram. Kepercayaan terhadap Polri menjadi merosot. Sebab, di tubuh Polri tidak mencerminkan adanya Reformasi Polri yang telah dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menjunjung hak asasi manusia (HAM)," papar Teguh.

Seharusnya, lanjut Teguh, konsistensi penghormatan terhadap HAM ini harus menjadi landasan pokok Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi Polri ini harus dijaga oleh pimpinan tertinggi Polri. Apalagi, Jenderal Listyo Sigit yang mengusung Polri Presisi.

Baca Juga: Ganjar Minta Maaf dan Siap Tanggung Jawab Kasus Wadas

"Aparat Polri dapat melakukan pengamanan terkait proses pengukuran tanah di Desa Wadas, bila status tanah telah clear and clean dari sengketa dengan penduduk. Kalau belum jelas penyelesaian status kepemilikan lahannya, maka pengerahan anggota Polri dalam melakukan pengukuran bisa berpotensi memunculkan represi fisik pada rakyat," jelas dia.

Yang menjadi fatal, ungkap Teguh, adalah prediksi akan terjadinya kericuhan sangat tidak diperhitungkan dengan matang melalui kebijakan preventif dan pre-emtif. Akibatnya, begitu terjadi kerusuhan, yang ada adalah tindakan represif. Sehingga, Polri yang seharusnya melindungi masyarakat, berbalik menjadi melawan warga yang menolak pengukuran tanah.

Menurut Ombudsman Jawa Tengah, lanjut Teguh, seperti dikutip Solopos.com, tindakan polisi yang melakukan pendampingan terhadap petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran tanah penambangan batu andesit di Desa Wadas Purworejo sejak Selasa-Rabu (8-9/2/2022) itu berpotensi maladministrasi.

"Oleh karena itu, Ombudsman meminta Kepolisian untuk bertindak lebih humanis dalam melakukan pengamanan,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jateng, Siti Farida, Rabu (9/2/2022).

Indonesia Police Watch (IPW) sependapat dengan pernyataan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jateng tersebut, dan selalu berharap Polri sebagai Bhayangkara Negara dengan berpijak pada Tri Brata dan Catur Prasetya.

"Kami juga mendorong Komnas HAM melakukan penyelidikan atas tindakan penangkapan 60-an warga Desa Wadas tersebut, untuk mendalami adanya dugaan pelanggaran HAM berat oleh Polda Jateng," tegas Teguh. (OL-13)

Baca Juga: Kapolda Jateng Janji Bebaskan 64 Warga Wadas Purworejo Hari Ini

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

DPR Pilih Perppu untuk Ubah UU Pemilu, Ini Respons KPU

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 04 Juli 2022, 18:42 WIB
Idham membeberkan, KPU akan laksanakan seluruh ketentuan yang termuat dalam perppu. Menurut Idham, fenomena adanya perppu di kala tahapan...
Antara

Pengamat: Korban Jalan Rusak Bisa Ajukan Tuntutan

👤Rahmatul Fajri 🕔Senin 04 Juli 2022, 18:40 WIB
Dalam hal ini, masyarakat bisa menuntut pemerintah atau penyelenggara jalan, jika mengalami kecelakaan akibat jalan rusak. Mengingat, ada...
MI/HO

BNPT Beri Pembekalan Antiradikalisme kepada Praja IPDN

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 04 Juli 2022, 17:37 WIB
Boy meminta praja IPDN untuk berhati-hati kepada dakwah atau kajian yang berkedok agama yang disisipi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya