Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman menegaskan pihaknya akan memaksa Brigjen YAK untuk mengembalikan dana Tabungan Wajib Prajurit Angkatan Darat (TWP AD) yang telah disalahgunakan.
Dudung mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit terhadap program tabungan tersebut.
"Kalau perlu kita audit forensik biar kita tahu ke mana saja uang itu mengalir lima tahun ke belakang," ujar Dudung di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Senin (7/2).
Ia mengatakan, saat ini, Brigjen YAK telah diproses hukum dan ditahan. "Masih dalam proses penyidikan dan selanjutnya akan diproses terkait pengembalian uangnya, asetnya," tegas mantan Pangdam Jaya itu.
Baca juga: Brigjen YAK Segera Disidang dalam Perkara Korupsi Tabungan Wajib Perumahan TNI AD
Dudung menjelaskan TWP AD adalah program tabungan yang wajib diikuti seluruh prajurit TNI AD di seluruh Indonesia. Setiap bulan, upah anggota dipotong Rp150 ribu untuk kemudian disalurkan ke program simpanan sebagai bekal kepemilikan hunian.
"Jadi ini harus ada tanggung jawab, semua uang harus kembali karena ini uang prajurit. Saya tidak mau menyengsarakan prajurit," tandasnya. (P-2)
Peran aktif prajurit TNI dalam membantu masyarakat dearah adalah wujud pengabdian Dan kecintaan TNI terhadap Rakyat dan Bangsa Indonesia.
Mabes TNI buka suara terkait beredarnya Telegram Panglima TNI mengenai status Siaga 1. Simak penjelasan Kapuspen TNI soal pengamanan objek vital nasional.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Idealnya, dana darurat disiapkan sebesar tiga hingga enam bulan biaya hidup dan dapat ditempatkan pada instrumen yang relatif aman.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Pembunuhan pedagang berinisial N (59) di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diduga dipicu oleh uang titipan atau tabungan senilai Rp12,45 juta.
DPK Krom Bank sampai dengan Agustus 2025 mencapai Rp6,30 triliun atau tumbuh 214% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp2 Triliun.
Rina (43), seorang pegawai swasta, tak pernah menyangka tabungan yang ia persiapkan demi pendidikan anaknya justru mendapatkan masalah.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengajak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk lebih memahami literasi keuangan dengan baik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved