Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Rakyat Adil Makmur (Prima) tidak mempersoalkan masa kampanye yang akan diperpendek menjadi 120 atau 90 hari.
Hal itu diutarakan Ketua Umum Prima Agus Jabo Priyono. Menurutnya, tidak masalah jika masa kampanye diperpendek. Namun, dengan catatan media dan alat peraga diatur secara kerat oleh penyelenggara pemilu.
"Kami sedang fokus menghadapi proses verifikasi, karena politik di Indonesia ini berat. Bagi kami, masa kampanye panjang atau pendek tidak ada persoalan yang penting adil," ujar Agus saat dihubungi, Minggu (6/2).
Baca juga: Anies Baswedan Dijodohkan dengan Airlangga di Pilpres 2024
Menurutnya, pengaturan yang baik dan adil akan membuat kesempatan yang sama bagi partai besar dan kecil, termasuk partai politik pendatang baru. "Misal, parpol yang ada akses media harus diatur secara adil. Yang punya sumber daya kuat bisa pasang iklan, yang tidak punya sumber daya bagaimana?" pungkasnya.
Pernyataan senada juga disampaikan Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika. Dia pun tidak mempersoalkan masa kampanye yang hanya 120 hari. Terpenting, sosialisasi dari penyelenggara pemilu tentang partai politik yang akan berkompetisi pada 2024.
"Hendaknya penggunaan IT sebagai sarana berkomunikasi dan bersosialisasi jangan dibatasi dengan birokrasi yang ribet. Sebab eranya sekarang era IT," tutur Gede.
Baca juga: Wapres: Pemimpin Jangan Berpuas Diri dengan Standar Lokal
Dalam pemiu 2024, lanjut dia, harus memperhatikan faktor luasnya wilayah Indonesia dan kondisi geografis, yang akan menjadi tantangan. "Tapi, kami tetap berikhtiar dan tidak cengeng untuk berkompetisi. Walau kami tahu semakin pendek masa kampanye, menguntungkan di partai yang lama dan besar saja," katanya.
Pihaknya berharap pemilu bisa menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Tanah Air. Menurutnya, perlu dukungan semua pihak, agar pesta demokrasi berjalan dengan sehat.(OL-11)
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
inDrive berupaya menjawab tantangan lonjakan permintaan penumpang di Bandung yang belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan armada,
Kampanye #PlayMyWay dilakukan sepanjang 2025 dengan berbagai aktivitas yang merangkul berbagai pihak untuk menghadirkan pengalaman autentik.
Revisi UU Pemilu, pergeseran fokus dari sanksi pidana ke sanksi administratif yang dinilai lebih memberikan efek jera kepada peserta pemilu.
Kampanye di era digital menuntut kreativitas, komunikasi yang lebih terbuka, serta kemampuan membaca karakter pemilih.
BLP Beauty, merek kecantikan lokal yang didirikan oleh Lizzie Parra, bekerja sama dengan Du Anyam, sebuah kewirausahaan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan
WARGA Jakarta dikejutkan oleh pemandangan tidak biasa pada Jumat, (18/7). Tiga unit mobil sport supercar dengan desain visual mencolok, bersama tiga truk LED bergaya futuristik,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved