Rabu 26 Januari 2022, 16:27 WIB

Pascaekstradisi, Indonesia-Singapura Harus Punya Kesamaan Pandang

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Pascaekstradisi, Indonesia-Singapura Harus Punya Kesamaan Pandang

Dok MI
Ilustrasi kerja sama Indonesia-Singapura

 

GURU Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Hibnu Nugroho mengapresiasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang telah diteken Selasa (25/1). Menurutnya, hal itu adalah langkah awal untuk memulangkan dan memproses hukum para buronan yang bersembunyi di Singapura, khususnya buronan kasus tindak pidana korupsi.

Namun, Hibnu juga mengingatkan Indonesia dan Singapura memiliki sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, praktik memulangkan buronan di lapangan tidak semudah dibayangkan meski kedua negara telah memiliki perjanjian ekstradisi.

"Pertanyaannya sejauh mana Singapura mau membantu Indonesia? Karena hukum Indonesia kan beda dengan Singapura," kata Hibnu saat dihubungi Media Indonesia dari Jakarta, Rabu (26/1).

Menurut Hibnu, perjanjian ekstradisi tak selalu berjalan mulus dalam praktiknya. Ia mencontohkan meski telah memiliki perjanjian dengan Australia, Indonesia sempat kesulitan memulangkan terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Adrian Kiki Ariawan.

 Baca juga: Ekstradisi Indonesia-Singapura Diteken, Kerja Kejagung Dipermudah

Saat itu, Indonesia sudah mengupayakan proses ekstradisi Adrian sejak 2005. Namun, Pengadilan Tinggi Australia baru mengabulkan permohonan Indonesia pada 2013. Berkaca dari pengalaman itu, Hibnu berharap Indonesia dan Singapura bisa membangun kesamaan cara pandang terkait proses ekstradisi.

"Betul-betul harus ada suatu kesamaan pandang yang sama, karena hukum yang berbeda tadi. Tapi ini langkah awal, mudah-mudahan Singapura tidak seperti Australia," ujarnya.

Selain memulangkan buronan, Hibnu juga menyebut bahwa perjanjian ekstradisi bisa bermanfaat untuk mengejar aset mereka di Singapura. Keefektifitasan perjanjian itu dengan penyitaan aset buronan di Singapura, lanjutnya, perlu didukung dengan kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

"Perjanjian ekstradisi ini suatu modal utama. Ini kan sebenarnya suatu kebersamaan dalam melihat suatu kerja sama terkait dengan tersangka, terdakwa, terpidana, aset, dan sebagainya. Jadi luas, memang bagus," tutur Hibnu.(OL-5)

Baca Juga

MI/ M Irfan

Sudah Dihapus MK, Ini Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 25 Mei 2022, 23:16 WIB
Eddy mengatakan pasal di Revisi KUHP berbeda dengan aturan yang dihapus...
MI/Susanto

Ketua KY Mukti Fajar Dikukuhkan sebagai Guru Besar UMY

👤Ardi Teristi 🕔Rabu 25 Mei 2022, 23:05 WIB
Terdapat beberapa persoalan hukum yang berhadapan dengan sistem sharing economy yang...
MI/Tri Subarkah

Tolak Keberatan Terdakwa, Hakim Lanjutkan Sidang Korupsi TWP-AD

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 25 Mei 2022, 21:34 WIB
Penolakan itu disampaikan dalam sidang putusan sela pada Rabu (25/5). Putusan tersebut dibacakan oleh hakim ketua Brigjen Faridah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya