Rabu 26 Januari 2022, 14:00 WIB

KSP: Penunjukan Kepala Otorita IKN tak Ada Kaitan dengan 2024

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
KSP: Penunjukan Kepala Otorita IKN tak Ada Kaitan dengan 2024

Biro Setpres
Presiden Joko Widodo meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur

 

TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menegaskan pemilihan kepala otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Presiden Joko Widodo tidak ada kaitannya dengan agenda pemilihan presiden 2024.

Siapapun yang akan menduduki jabatan tersebut nanti adalah sosok yang memang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman dan sikap yang tegak lurus untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan. Presiden Jokowi itu sudah tidak ada lagi kepentingan politiknya. Untuk apa? Orang 2024 sudah selesai. Pertimbangan utamanya ya yang berkapasitas, terbaik agar IKN segera siap," ujar Ngabalin kepada wartawan, Rabu (26/1).

Ia mengungkapkan kepala negara memiliki waktu dua bulan sejak UU IKN disahkan untuk memilih kepala otoritas pemerintahan daerah tersebut.

Saat ini, Jokowi sudah membentuk sebuah tim untuk membantu mengevaluasi dan memberi masukan terkait kandidat-kandidat terbaik yang ada saat ini.

"Tentu saja tidak dalam posisi menyeleksi karena itu hak prerogatif presiden. Paling tidak tim kecil itu mengevaluasi, memberikan masukan, memberikan pertimbangan. Itu sudah menjadi ketentuan UU," jelas Ngabalin.

Baca juga: Nama Kepala Otorita IKN Sudah di Kantong Presiden

Ia mengakui, sejauh ini, ada beberapa nama yang memang sudah disebut dan menjadi pertimbangan presiden, seperti mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas, mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana.

Yang terbaru, Jokowi juga menyebut sosok yang cocok memimpin IKN adalah kepala daerah yang sukses serta memiliki latar belakang arsitek. Publik lalu menghubungkan kriteria tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Sejak 2020, presiden telah menyebut kriteria kepala IKN. Ada Azwar Anas, ada Bambang, ada Ahok, ada Tumiyana. Belakangan, presiden juga menyebut kriteria yang punya latar belakang sukses memimpin daerah dan arsitek. Di dalam UU presiden memang dikasih kewenangan untuk menentukan," tukasnya.(OL-5)

Baca Juga

Dok MI

Produk dalam Negeri Harus Jadi Tuan di Rumah Sendiri

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 26 Mei 2022, 23:42 WIB
"UMKM harus jadi perhatian  karena sektor ini paling luas serapan lapangan kerjanya,"...
MI/Bayu Anggoro

Selesaikan Polemik Penjabat Kepala Daerah dengan Penguatan Birokrasi Sipil

👤Golda Eksa 🕔Kamis 26 Mei 2022, 21:54 WIB
Mengintegrasikan politik kepemiluan agar dapat segera serentak melaksanakan hajat...
Ilustrasi

Ini Rincian Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2024

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 26 Mei 2022, 21:28 WIB
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menuturkan sebanyak 82,71 persen atau Rp63,405 Triliun digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu, honor...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya