Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

KSP: Penunjukan Kepala Otorita IKN tak Ada Kaitan dengan 2024

Andhika Prasetyo
26/1/2022 14:00
KSP: Penunjukan Kepala Otorita IKN tak Ada Kaitan dengan 2024
Presiden Joko Widodo meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur(Biro Setpres)

TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menegaskan pemilihan kepala otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Presiden Joko Widodo tidak ada kaitannya dengan agenda pemilihan presiden 2024.

Siapapun yang akan menduduki jabatan tersebut nanti adalah sosok yang memang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman dan sikap yang tegak lurus untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan. Presiden Jokowi itu sudah tidak ada lagi kepentingan politiknya. Untuk apa? Orang 2024 sudah selesai. Pertimbangan utamanya ya yang berkapasitas, terbaik agar IKN segera siap," ujar Ngabalin kepada wartawan, Rabu (26/1).

Ia mengungkapkan kepala negara memiliki waktu dua bulan sejak UU IKN disahkan untuk memilih kepala otoritas pemerintahan daerah tersebut.

Saat ini, Jokowi sudah membentuk sebuah tim untuk membantu mengevaluasi dan memberi masukan terkait kandidat-kandidat terbaik yang ada saat ini.

"Tentu saja tidak dalam posisi menyeleksi karena itu hak prerogatif presiden. Paling tidak tim kecil itu mengevaluasi, memberikan masukan, memberikan pertimbangan. Itu sudah menjadi ketentuan UU," jelas Ngabalin.

Baca juga: Nama Kepala Otorita IKN Sudah di Kantong Presiden

Ia mengakui, sejauh ini, ada beberapa nama yang memang sudah disebut dan menjadi pertimbangan presiden, seperti mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas, mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana.

Yang terbaru, Jokowi juga menyebut sosok yang cocok memimpin IKN adalah kepala daerah yang sukses serta memiliki latar belakang arsitek. Publik lalu menghubungkan kriteria tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Sejak 2020, presiden telah menyebut kriteria kepala IKN. Ada Azwar Anas, ada Bambang, ada Ahok, ada Tumiyana. Belakangan, presiden juga menyebut kriteria yang punya latar belakang sukses memimpin daerah dan arsitek. Di dalam UU presiden memang dikasih kewenangan untuk menentukan," tukasnya.(OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya