Minggu 23 Januari 2022, 22:00 WIB

Pencabutan Laporan Kekerasan Seksual di Serang Perlu DIselidiki Kepolisian 

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pencabutan Laporan Kekerasan Seksual di Serang Perlu DIselidiki Kepolisian 

Ilustrasi
Ilustrasi kekerasan seksual

 

KEPOLISIAN harus menangani perkara kekerasan seksual secara komprehensif dengan dasar memberikan keadilan bagi korban. Korps Bhayangkara tidak boleh terpaku pada laporan sebab kekerasan seksual bukan delik aduan. 

Kemudian kepolisian tidak boleh pasif dengan dalih laporan dugaan kekerasan seksual seperi yang dialami gadis keterbelakangan mental berusia 21 tahun di Kota Serang, Banten, telah dicabut. Sebab pencabutan laporan bisa terjadi akibat ancaman dari para pelaku terhadap korban maupun keluarganya. 

"Ketika laporan dicabut tentu diklaim korban maupun keluarganya pilihan lebih baik untuk menghindari tindak kekerasan lebih besar lagi. Yang perlu diselidiki sebab pencabutan laporannya apakah benar terdapat potensi ancaman," ujar Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Adelita Kasih kepada Media Indonesia, Minggu (23/1). 

Ia mengatakan kepolisian patut menyelidiki penyebab pencabutan laporan kasus ini. Para pelaku harus diberikan pasal berlapis ketika terbukti mengancam korban atau keluarganya untuk menarik laporan. 

Baca juga : Pemindahan Pusat Pemerintahan masih Dikaji

"Dalam penanganan kasus kekerasan seksual memang harus ditangani secara luas. Termasuk ketika korban mencabut laporan. Meskipun ini bukan delik aduan dan seharusnya terus dilanjutkan pengungkapannya hingga tuntas," tugasnya. . 

Ia juga mengatakan banyaknya kasus kekerasan seksual menuntut negara hadir. Tentunya negara perlu mengeluarkan kebijakan yabg mempunyai keberpihakan kepada korban, dari mulai pengaduan, penanganan, hingga pemulihan. 

"RUU TPKS (Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang mempunyai semangat tersebut justru hingga saat ini belum dan kunjung disahkan. Padahal itu setelah bertahun-tahun diadvokasi oleh kelompok masyarakat sipil," keluhannya. 

Menurut dia, negara melalui perangkatnya berikut DPR harus segera memberikan perhatian serius kepada RUU TPKS. "Dapat dilihat bahwa mengenai kekerasan seksual, kebijakan RUU TPKS ini menjadi hal yang genting untuk disahkan dan hadir untuk melindungi korban kekerasan seksual," pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

MI/ Abdillah M Marzuqi

Ubhara Jaya Gelar Penyuluhan Hukum

👤Abdillah M Marzuqi 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 22:19 WIB
Menurut Amin, kegiatan itu juga melibatkan mahasiswa sehingga dapat menjadi wadah...
MI/Vicky Gustiawan

Azyumardi Azra Sebut Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Bertolak Belakang dengan Reformasi

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 21:00 WIB
Menurutnya, pengangkatan penjabat untuk menggantikan posisi kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pemilihan 2024 mengingkari...
ANTARA

Jokowi Minta Jangan Tergesa-Gesa Bahas Capres 2024

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 19:54 WIB
Jokowi menyinggung berbagai persoalan bangsa, antara lain, persoalan energi, pangan, dan situasi geopolitik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya