Minggu 23 Januari 2022, 17:15 WIB

Pemindahan Pusat Pemerintahan masih Dikaji

M Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Pemindahan Pusat Pemerintahan masih Dikaji

DOK Biro Pers/Setpres/Lukas.
Presiden Joko Widodo meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kaltim, Selasa (24/8/2021).

 

KETUA Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Sidik Pramono menuturkan pengambil keputusan tengah mengkaji ihwal pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur. Pengkajian tersebut dilakukan oleh kementerian/lembaga dengan koordinasi bersama kelompok kerja aparatur sipil negara (ASN).

"Kajian sudah dilakukan dan saat ini masih dilakukan exercise oleh K/L dengan dikoordinasikan oleh Pokja ASN," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (23/1). Sidik bilang inti dari pemindahan IKN ke Kalimantan, lanjutnya, ialah pemindahan pusat pemerintahan yang terdiri atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Pemindahan IKN juga tidak terlepas dari pemindahan ASN sebagai pegawai yang bekerja di instansi pemerintah pusat. "Pada prinsipnya, pemindahan lembaga negara dilakukan secara bertahap di IKN (pemindahan dilakukan bertahap berdasarkan Rencana Induk IKN). Pemerintah pusat menentukan lembaga pemerintahan nonkementerian, lembaga nonstruktural, lembaga pemerintah lain, dan ASN yang tidak dipindahkan kedudukannya ke IKN," terang Sidik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan pusat pemerintahan dan ASN akan diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional.

Sidik menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk sedapat mungkin menekan pendanaan pembangunan IKN dari APBN. Itu dilakukan dengan memaksimallan pendanaan swasta maupun sumber lain melalui cara-cara yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Eksekusi Pembangunan Ibu Kota Tunggu Instruksi Presiden dan Anggaran

Diketahui, dalam RPJMN Tahun 2020-2024, skema yang dikembangkan terdiri atas APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan partisipasi swasta/masyarakat. Sedangkan Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain berasal dari pemanfaatan barang milik negara; penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Lalu kontribusi swasta/BUMN yang antara lain berupa pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi dan creative financing, seperti crowd funding, dana filantropi, dan dana corporate social responsibility (CSR). (OL-14)

Baca Juga

Dok MI

KPK Lantik 43 Pejabat Fungsional Baru

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 19 Mei 2022, 20:07 WIB
Pelantikan dipimpin Sekretaris Jenderal KPK Cahya H...
dok.humas

34 DPD Meminta Haris Pertama jadi Ketua Umum DPP KNPI Periode Kedua 2022-2025

👤Selamat Saragih 🕔Kamis 19 Mei 2022, 18:50 WIB
KONGRES Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ke XVI di Kota Ternate, Maluku Utara, kini sudah memasuk hari...
Antara

Bawaslu Harus Transparan Soal Rekrutmen Anggota Tim Seleksi

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 19 Mei 2022, 18:44 WIB
Perlu adanya keterbukaan terkait pedoman rekrutmen Timsel Bawaslu. Dalam hal ini, alat ukur mikro dan makro terkait pengambilan keputusan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya