Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tak mempertimbangkan hal meringankan hukuman terhadap Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat. Dia divonis nihil hukuman dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
"Meskipun di persidangan terungkap hal-hal yang meringankan, tetapi perbuatan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa. Keadaan meringankan patut dikesampingkan," kata anggota majelis hakim Rosmina di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Januari 2022.
Hal yang memberatkan hukuman yakni perbuatan Heru merupakan kejahatan extraordinary crime. Artinya, korupsi dapat berdampak pada bangsa dan negara.
Lalu, perbuatan Heru tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dia telah menyebabkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp22 triliun.
"Sedangkan, penyitaan aset hanya Rp2 triliun tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa. Terdakwa merupakan terpidana kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya," ucap Rosmina.
Heru divonis tanpa hukuman pidana alias nihil. Menurut majelis hakim, Heru sudah dikenakan pidana lain pada perkara lain yang hukumannya maksimal.
Majelis merujuk pada Pasal 67 KUHP yang mengatur bahwa orang yang sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu. Kendati demikian, dia tetap dijatuhi hukuman membayar uang pengganti selama sebesar Rp12,6 triliun.
Majelis hakim menilai kejahatan yang dilakukan Heru di kasus ASABRI juga dilakukan berulang sejak 2012 sampai 2019. Pengulangan yang dimaksud ialah pembelian dan penjualan saham yang mengakibatkan kerugian bagi ASABRI.
Kerugian keuangan negara dalam kasus ASABRI mencapai Rp22,7 triliun. Atribusi keuntungan yang dinikmati Heru mencapai lebih dari setengahnya, yakni Rp12,6 triliun.
Perbuatan Heru juga disebut disengaja dan diluar nalar karena nilai kejahatannya mencapai triliunan rupiah. Dia melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menutupi hasil kejahatan yang dia lakukan.
Baca juga: Heru Hidayat Dihukum Nihil, Kejagung Langsung Nyatakan Banding
Heru dianggap terbukti melanggar dua pasal, yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lalu, Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (OL-14)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Benarkah hukum masih dijadikan alat pemukul dan sarana penindas? Betulkah ada yang meng-order Kejagung untuk menerungku Tom?
Dalam kasus ini mantan Kepala Ruangan Covid-19 RSUD Palabuhanratu berinisial HC sudah ditetapkan sebagai tersangka
Modus yang digunakan ketiga pelaku yaitu melakukan transaksi pembelanjaan fiktif pada sektor agribisnis
"Tuntutan di luar dakwaan ini kan jelas tidak sesuai aturan, berlebihan, dan diluar wewenang JPU atau bisa dianggap abuse of power."
Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut pidana mati terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) Heru Hidayat.
Budi khawatir investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia khawatir dengan vonis tersebut.
Makna recidive atau pengulangan apabila terdakwa sebelumnya telah divonis bersalah dan telah menjalani sebagian atau seluruh pidananya.
Direktur Riset SETARA Institute Halili Hasan menyebutkan penerapan hukuman mati di Indonesia dinilai langgar hak asasi manusia (HAM).
Ia mengatakan, alasan JPU mengenai perkara ini pengulangan tindak pidana sangat keliru. Karena tempus perkara ini terjadi 2012-2019, sebelum Heru dihukum di kasus Jiwasraya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved