Rendahnya Elektabilitas Airlangga Harus Jadi Autokritik bagi Golkar 

MASUKAN Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) soal rendahnya elektabilitas Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar harus menjadi atensi. Tujuannya untuk perbaikan citra partai berlogo partai beringin ini di pemilu mendatang. 

"Apa yang disampaikan GMPG merupakan autokritik yang bagus untuk Airlangga dan Partai Golkar," ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, Jumat (14/1). 

Pernyataan senada juga disampaikan pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Usni Hasanudin. Menurut Usni, kenyataan ini harus jadi perhatian Partai Golkar. 

Lantaran pendekatan yang dilakukan untuk mendongkrak keterpilihan Airlangga sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum membuahkan hasil. 

"Apa yang disampaikan GMPG itu, kan, sesuai dengan hasil survei sejumlah lembaga, capaian Partai Golkar, dan pengalaman yang mereka rasakan selama ini. Jadi itu tidak bisa dinafikan. Para elite Partai Golkar harusnya mulai mereformulasi strateginya jika memang ingin mengusung kadernya sebagai capres," tuturnya. 

Menurutnya, ada berbagai cara yang dapat dilakukan Partai Golkar. Mengganti capres ataupun mengubah pendekatan dalam meraih simpati publik. 

"Jika terus memaksakan seperti ini ya Partai Golkar akan kembali mengulang pengalaman dua pilpres (pemilihan presiden) sebelumnya," tegasnya. Partai Golkar tidak mengusung capres pada Pilpres 2014 dan 2019. 

Baca juga : Wasekjen DPP: Golkar Solid dan Konsolidasi Partai Berjalan Baik

Inisiator GMPG, Sirajuddin Abdul Wahab, sebelumnya menyebut, elektabilitas Airlangga memprihatinkan. Pangkalnya, tingkat keterpilihannya hanya 0,8% berdasarkan hasil survei Voxpol Center dan versi riset Indikator Politik Indonesia 0,2%. 

Dia menambahkan, capaian tersebut berdampak sistematik terhadap reputasi Golkar. Padahal, pengurus dan kader di DPR sudah menebah baliho Airlangga di sejumlah daerah. 

"Ini dapat dianggap bahwa masyarakat tidak tergerak memberikan dukungan. Jika ada kenaikan, maka kenaikan itu dapat dipastikan sebagai angka yang perlu dipertanyakan sumber dan kredibilitasnya," ujarnya, beberapa waktu lalu. 

Apalagi, imbuh Sirajuddin, perolehan kursi di DPR berkurang 6 saat dipimpin Airlangga. Sekarang, Golkar hanya memiliki 85 kursi sedangkan sebelumnya, pada pemilu 2014 meraih 91 kursi. 

Oleh karena itu, dia beranggapan, Airlangga tidak maksimal dalam memanaskan mesin partai. Pun demikian dengan pembagian kerja bidang-bidang, banyak penempatan kader yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

"Ini mengakibatkan absennya penyelenggaraan program kerakyatan Partai Golkar di masyarakat. Padahal, itu merupakan bagian langkah memperbaiki citra partai di mata publik," tutup Sirajuddin. (OL-7)