Kamis 13 Januari 2022, 12:05 WIB

Seknas Jokowi Nilai Kasus Putra Jokowi yang Dilaporkan ke KPK Fitnah

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Seknas Jokowi Nilai Kasus Putra Jokowi yang Dilaporkan ke KPK Fitnah

dok.mi
Ilustrasi: Komisi Pemberantasan Korupsi

 

DILAPORKANNYA putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai sebagai bentuk fitnah dan politik jahat.

"Ada upaya mengkambinghitamkan Presiden Jokowi dengan melaporkan dua putranya ke KPK. Disinyalir ini dilakukan oleh oknum yang terlibat pada ormas terlarang," kata Monisyah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (13/1)

Dikatakannya, tak ada kaitan keluarga Presiden Jokowi. "Ada motif kebencian dibalik laporan ke KPK ini. Apalagi, saat ini sudah memasuki tahun politik," tambah Monisyah.

Sementara itu, KH Rizal Maulana Ketua Seknas Jokowi Dakwah menambahkan, dirinya meyakini dua putra Presiden Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam kasus yang dilaporkan tersebut.

Di sisi lain, Sekretaris Seknas Jokowi DKI Jakarta Jon Fiter Sinaga menegaskan, "Itu benar-benar fitnah yang memalukan". Pria yang dikenal sebagai praktisi hukum tersebut menambahkan, dari berbagai media sosial ditemukan, pelapor itu merupakan simpatisan PKS. "Bahkan kabarnya, dia itu ikut serta sebagai pihak yang menyalahkan Presiden Jokowi terkait penembakan 6 laskar FPI dan menolak Perppu Penanganan Covid-19," ujar Jon lagi.

Monisyah dengan tegas meminta agar pihak kepolisian bisa segera menangani dugaan fitnah ini. "Proses hukum bagi orang-orang yang dengan sengaja menyebarkan fitnah di republik ini," tukasnya.

Baginya, sikap Presiden Jokowi untuk tidak melibatkan keluarganya pada urusan pemerintahan, apalagi bisnis sudah jelas. "Kalaupun putra Presiden Jokowi maju karena memang mereka bekerja keras dan punya kemampuan, bukan karena memanfaatkan posisi ayahnya sebagai orang nomor satu di negeri ini," pungkas Monisyah. (OL-13)

Baca Juga: KPK Geledah Ruang Kerja Walikota Bekasi

Baca Juga

MI/ADAM DWI

KPK: IPK 2021 jadi Gambaran Pemberantasan korupsi masih Butuh Perbaikan

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:45 WIB
Khususnya pada dua sektor, yakni korupsi politik dan penegakan hukum. Kedua aspek itu masih belum ada perbaikan yang...
 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Diduga Lakukan Praktik Perbudakan, Bupati Langkat Mesti Dihukum Berat

👤Andhika prasetyo 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:21 WIB
Ia pun berharap aparat penegak hukum mendengar suara hati dan rasa keadilan masyarakat dan menghukum seberat-beratnya pelaku praktik...
Dok. MI

Hanya Satu Poin, Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Dinilai Masih Stagnan 

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:10 WIB
"Dilihat dari jumlah skornya kenaikan itu menunjukkan tidak ada perbaikan yang berarti," ujar...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya