Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DILAPORKANNYA putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai sebagai bentuk fitnah dan politik jahat.
"Ada upaya mengkambinghitamkan Presiden Jokowi dengan melaporkan dua putranya ke KPK. Disinyalir ini dilakukan oleh oknum yang terlibat pada ormas terlarang," kata Monisyah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (13/1)
Dikatakannya, tak ada kaitan keluarga Presiden Jokowi. "Ada motif kebencian dibalik laporan ke KPK ini. Apalagi, saat ini sudah memasuki tahun politik," tambah Monisyah.
Sementara itu, KH Rizal Maulana Ketua Seknas Jokowi Dakwah menambahkan, dirinya meyakini dua putra Presiden Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam kasus yang dilaporkan tersebut.
Di sisi lain, Sekretaris Seknas Jokowi DKI Jakarta Jon Fiter Sinaga menegaskan, "Itu benar-benar fitnah yang memalukan". Pria yang dikenal sebagai praktisi hukum tersebut menambahkan, dari berbagai media sosial ditemukan, pelapor itu merupakan simpatisan PKS. "Bahkan kabarnya, dia itu ikut serta sebagai pihak yang menyalahkan Presiden Jokowi terkait penembakan 6 laskar FPI dan menolak Perppu Penanganan Covid-19," ujar Jon lagi.
Monisyah dengan tegas meminta agar pihak kepolisian bisa segera menangani dugaan fitnah ini. "Proses hukum bagi orang-orang yang dengan sengaja menyebarkan fitnah di republik ini," tukasnya.
Baginya, sikap Presiden Jokowi untuk tidak melibatkan keluarganya pada urusan pemerintahan, apalagi bisnis sudah jelas. "Kalaupun putra Presiden Jokowi maju karena memang mereka bekerja keras dan punya kemampuan, bukan karena memanfaatkan posisi ayahnya sebagai orang nomor satu di negeri ini," pungkas Monisyah. (OL-13)
Baca Juga: KPK Geledah Ruang Kerja Walikota Bekasi
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
Jokowi terpilih sebagai Ketua Umum PSI lebih besar. Sedangkan, bagi PSI bergabungnya Jokowi membuat peluang partai tersebut lolos ke parlemen lebih besar.
Secara blak-blakan, Jokowi mengaku tengah mempertimbangkan kemungkinan mencalonkan diri sebagai Ketum PSI
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dan putranya, Kaesang Pangarep, dikabarkan sama-sama masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
(PSI) resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru mulai Selasa (13/5/2025). Proses pendaftaran akan berlangsung hingga 18 Juni 2025.
WAKIL Ketua Umum PSI, Andy Budiman mengatakan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dapat kembali mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum
SURAT Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan harus ditanggapi serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Meski meyakini memenuhi syarat pemakzulan Gibran dari segi hukum, yakni pelanggaran pidana, administrasi, dan tercela, Uceng,meragukan bahwa dimensi politiknya dapat tercapai.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka tak sederhana, perlu dukungan kuat legislatif dan adanya pelanggaran hukum yang memang terbukti.
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim ke DPR dan MPR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved