KEJAKSAAN Agung melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (persero). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Supardi mengakui pihaknya telah meminta data terkait kasus korupsi Garuda yang pernah ditangani KPK.
"Saya sudah secara formal kirim surat ke sana (KPK) untuk meminta tambahan informasi data yang dibutuhkan terkait dengan putusan yang sudah inkrah, terkait dengan ES (Emirsyah Satar, mantan Direktur Utama Garuda)," kata Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (12/1) malam.
"Kemudian saya juga sudah komunikasi by phone, by WA (WhatsApp), sudah," sambungnya tanpa menyebut siapa orang KPK yang dihubungi.
Baca juga: Presiden Tinjau Fasilitas Pendukung Gelaran Moto GP di NTB
Seperti diketahui, penyelidikan korupsi Garuda yang dilakukan Kejagung saat ini terkait dengan dugaan mark up atau penggelembungan harga sewa pesawat berdasarkan Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2009-2014.
Saat itu, Garuda merencanakan pengadaan penambahan armada sebanyak 64 pesawat melalui skema pembelian (financial lease) maupun sewa (operation lease buy back) melalui pihak lessor.
Setidaknya, realisasi dari RJPP itu berupa pengadaan 50 pesawat ATR 72-600 dan 18 pesawat CRJ 1000. Sebanyak 5 unit pesawat ATR diadakan melalui skema pembelian, sedangkan 45 unit lainnya sewa. Sementara itu, dari pengadaan 18 unit CRJ 1000, 12 di antaranya adalah sewa.
Supardi berharap proses penyelidikan yang dilakukan pihaknya bisa cepat selesai. Sejumlah orang telah dimintai keterangan, termasuk Emirsyah yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin. Pada Rabu (12/1), dua tim pengadaan dari Garuda juga sudah diperiksa.
"Mudah-mudahan sih enggak akan lama (proses penyelidikannya). Mudah-mudahan besok atau lusa kita sudah dapat sesuatu. Kita sudah koordinasi juga dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," tandas Supardi. (P-5)
