Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KEJAKSAAN Agung melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (persero). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Supardi mengakui pihaknya telah meminta data terkait kasus korupsi Garuda yang pernah ditangani KPK.
"Saya sudah secara formal kirim surat ke sana (KPK) untuk meminta tambahan informasi data yang dibutuhkan terkait dengan putusan yang sudah inkrah, terkait dengan ES (Emirsyah Satar, mantan Direktur Utama Garuda)," kata Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (12/1) malam.
"Kemudian saya juga sudah komunikasi by phone, by WA (WhatsApp), sudah," sambungnya tanpa menyebut siapa orang KPK yang dihubungi.
Baca juga: Presiden Tinjau Fasilitas Pendukung Gelaran Moto GP di NTB
Seperti diketahui, penyelidikan korupsi Garuda yang dilakukan Kejagung saat ini terkait dengan dugaan mark up atau penggelembungan harga sewa pesawat berdasarkan Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2009-2014.
Saat itu, Garuda merencanakan pengadaan penambahan armada sebanyak 64 pesawat melalui skema pembelian (financial lease) maupun sewa (operation lease buy back) melalui pihak lessor.
Setidaknya, realisasi dari RJPP itu berupa pengadaan 50 pesawat ATR 72-600 dan 18 pesawat CRJ 1000. Sebanyak 5 unit pesawat ATR diadakan melalui skema pembelian, sedangkan 45 unit lainnya sewa. Sementara itu, dari pengadaan 18 unit CRJ 1000, 12 di antaranya adalah sewa.
Supardi berharap proses penyelidikan yang dilakukan pihaknya bisa cepat selesai. Sejumlah orang telah dimintai keterangan, termasuk Emirsyah yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin. Pada Rabu (12/1), dua tim pengadaan dari Garuda juga sudah diperiksa.
"Mudah-mudahan sih enggak akan lama (proses penyelidikannya). Mudah-mudahan besok atau lusa kita sudah dapat sesuatu. Kita sudah koordinasi juga dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," tandas Supardi. (P-5)
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah mengaku prihatin atas insiden hilangnya ponsel Iphone milik salah satu penumpang dalam penerbangan Garuda Indonesia.
Sebagai bagian dari proses investigasi, seluruh awak kabin yang bertugas dalam penerbangan tersebut untuk sementara dinonaktifkan dari aktivitas operasional.
Garuda Indonesia menurunkan tarif tiket pesawat rute domestik hingga 5% untuk penerbangan satu arah. Kebijakan ini diberlakukan pada periode libur sekolah Juni dan Juli.
Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia akan mulai menerapkan program diskon tarif tiket pesawat sebesar 50% mulai besok, Jumat (6/5).
PENDAPATAN Garuda Indonesia dilaporkan meningkat sebesar 1,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, pada kuartal pertama
Selama periode haji, The Sunan Hotel Solo akan menyediakan layanan akomodasi kelas dunia bagi crew Garuda Indonesia yang bertugas pada penerbangan haji dari embarkasi Solo.
MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.
Menurut Budi, uang itu menjadi penyebab jalan di Sumut rusak. Sebab, dana pembangunan dipotong sehingga kualitas jalan harus dikurangi.
Budi mengatakan, kasus itu berjalan maju meski Khofifah belum dipanggil. KPK terus memanggil saksi untuk mendalami berkas perkara para tersangka.
Budi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi desakan dari pegiat antikorupsi agar KPK segera memanggil Bobby Nasution.
KPK masih mendalami informasi terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan menjawab desakan untuk memanggil Bobby Nasution
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved