Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (persero). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Supardi mengakui pihaknya telah meminta data terkait kasus korupsi Garuda yang pernah ditangani KPK.
"Saya sudah secara formal kirim surat ke sana (KPK) untuk meminta tambahan informasi data yang dibutuhkan terkait dengan putusan yang sudah inkrah, terkait dengan ES (Emirsyah Satar, mantan Direktur Utama Garuda)," kata Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (12/1) malam.
"Kemudian saya juga sudah komunikasi by phone, by WA (WhatsApp), sudah," sambungnya tanpa menyebut siapa orang KPK yang dihubungi.
Baca juga: Presiden Tinjau Fasilitas Pendukung Gelaran Moto GP di NTB
Seperti diketahui, penyelidikan korupsi Garuda yang dilakukan Kejagung saat ini terkait dengan dugaan mark up atau penggelembungan harga sewa pesawat berdasarkan Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2009-2014.
Saat itu, Garuda merencanakan pengadaan penambahan armada sebanyak 64 pesawat melalui skema pembelian (financial lease) maupun sewa (operation lease buy back) melalui pihak lessor.
Setidaknya, realisasi dari RJPP itu berupa pengadaan 50 pesawat ATR 72-600 dan 18 pesawat CRJ 1000. Sebanyak 5 unit pesawat ATR diadakan melalui skema pembelian, sedangkan 45 unit lainnya sewa. Sementara itu, dari pengadaan 18 unit CRJ 1000, 12 di antaranya adalah sewa.
Supardi berharap proses penyelidikan yang dilakukan pihaknya bisa cepat selesai. Sejumlah orang telah dimintai keterangan, termasuk Emirsyah yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin. Pada Rabu (12/1), dua tim pengadaan dari Garuda juga sudah diperiksa.
"Mudah-mudahan sih enggak akan lama (proses penyelidikannya). Mudah-mudahan besok atau lusa kita sudah dapat sesuatu. Kita sudah koordinasi juga dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," tandas Supardi. (P-5)
PRESIDEN Prabowo Subianto mendorong industri penerbangan nasional khususnya Garuda Indonesia agar tidak tertinggal dari pesatnya perkembangan teknologi global.
SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menggunakan dua pesawat kepresidenan setiap kali melakukan kunjungan ke luar negeri.
Seluruh prosedur keselamatan dijalankan sesuai standar operasional. Pilot dinilai mampu mengendalikan situasi hingga pesawat mendarat dengan aman di Sydney.
Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Glenny H Kairupan menegaskan tidak ada awak kabin yang mengalami cedera serius dalam insiden turbulensi penerbangan GA 712 rute Jakarta–Sydney.
Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu, menyoroti penataan manajemen dan arah transformasi baru Garuda Indonesia pascapengangkatan direksi baru.
Penyelamatan Garuda harus dimulai dari sektor operasional yang selama ini membebani keuangan. Proses pemulihan penuh membutuhkan waktu dua tahun.
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
Bupati Pati nonaktif Sudewo bersama keluarganya diduga melakukan intervensi terhadap proses rekrutmen perangkat desa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved