Kesepakatan Tarif AS, Rosan: Pengiriman Pesawat Boeing Dimulai 2032

PEMERINTAH Indonesia menyepakati pembelian 50 unit pesawat Boeing sebagai bagian dari kesepakatan tarif bea masuk dengan Amerika Serikat. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan pengiriman (delivery) pesawat Boeing terbaru saat ini memiliki waktu tunggu cukup panjang sekitar enam hingga tujuh tahun.

"Untuk pesawat Boeing yang baru, estimasi pengirimannya paling cepat adalah pada tahun 2031–2032," ujar Rosan di Jakarta, Selasa (29/7).

Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan pembelian 50 unit pesawat Boeing ini sejatinya merupakan bagian dari kesepakatan antara Boeing dan Garuda Indonesia yang telah dibuat sebelum masa pandemi covid-19. Namun hingga kini, dari total 50 pesawat yang telah dipesan, baru satu unit yang sudah diterima, sementara 49 lainnya masih menunggu pengiriman.

Baca juga : Asep Wahyuwijaya Ingatkan Garuda Indonesia agar Lakukan Transformasi Total

Dalam perkembangannya, pihak Boeing sudah melakukan pertemuan dengan Garuda Indonesia dan juga dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk membahas kelanjutan dari kesepakatan tersebut.

"Yang sudah terkirim itu baru 1 armada, jadi 49 yang kurang. Dalam hal ini, sudah bertemu pihak Garuda dari Boeing untuk membicarakan kelanjutannya," imbuhnya.

Menyadari lamanya waktu pengiriman, pemerintah mengambil langkah antisipatif yakni dengan optimalisasi armada yang saat ini sudah dimiliki.

Baca juga : Garuda Indonesia Intensif Bahas Pembelian 50 Pesawat Boeing

Rosan menyebutkan belum lama ini Danantara menyalurkan suntikan dana pinjaman sebesar lebih dari US$400 juta ke Garuda Indonesia. Dana ini digunakan untuk keperluan perawatan (maintenance) dan perbaikan (repairment) pesawat, terutama untuk armada yang saat ini dalam kondisi grounded alias tidak bisa beroperasi.

Saat ini, rata-rata jam terbang harian pesawat Garuda hanya mencapai 5 jam per hari, jauh dari idealnya yang seharusnya 12 jam. Karena itu, pemerintah meminta agar optimalisasi dilakukan, baik dari sisi pemanfaatan pesawat yang ada, pengaturan rute penerbangan, maupun efisiensi operasional lainnya.

“Kondisi ini penting untuk segera ditangani, karena banyak pesawat Citilink dan Garuda yang tidak bisa terbang, tapi leasing-nya tetap harus dibayar. Nah, itu kita bilang dibenarkan (perawatan) dulu supaya mereka bisa terbang," ucap Chief Executive Officer (CEO) Danantara itu.

Selain itu, kata Rosan, pemerintah juga mendorong transformasi Garuda secara menyeluruh, termasuk pada aspek teknologi dan pelayanan. Ia menyatakan telah meminta Direksi Garuda untuk menyusun perencanaan strategis jangka panjang.

“Optimalkan dulu armada yang ada, kemudian rute-rutenya. Lalu proyeksikan kebutuhan pesawat baru dalam 6–7 tahun mendatang. Kita juga akan negosiasikan dengan Boeing terkait pengiriman 49 pesawat yang belum diterima,” pungkasnya. (H-3)