Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
DIREKTUR Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indoneisa Muhammad Isnur mengakui tantangan besar yang dihadapi aktivis masyarakat sipil dalam menghadapi kehidupan demokrasi di Indonesia sedemikian berat. Karena itu, LBH-LBH di Indonesia berusaha bersatu untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas masyarakat.
“Karena YLBHI akan terus melakukan api perlawanan melalui konsolidasi gagasan. Ini bukan jargon,” katanya saat Pisah Sambut dan Pelantikan Pengurus YLBHI 2022-2026 di Jakarta, Jumat.
Isnur menyebut sejumlah tantangan yang saat ini tengah dihadapi publik dalam beberapa tahun belakangan. Pihaknya menyaksikan bagaimana kekuatan oligarki begitu mencengkeram bukan hanya dari tubuh eksekutif dan legislatif melainkan juga yudikatif.
“Kita menyaksikan bagaimana oligarki mengubah UU KPK dalam waktu seminggu dan membuat UU Cipta Kerja yang mengubah 70 UU hanya dalam waktu 6 bulan,” ungkapnya.
Uniknya, tambah Isnur, pemerintah tetap menjalankan UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai cacat konstitusi tanpa merasa bersalah.
“Apalagi yudikatif sebagai benteng terakhir keadilan kemudian tidak membatalkan UU yang dibuat tanpa partisipasi masih tetap berlaku. Belum lagi obral hukuman terhadap koruptor dan menghukum aktivis yang melakukan kebebasan berekspresi,” jelasnya.
Baca juga : Relawan Pertanyakan Pelaporan Ganjar Pranowo ke KPK
Isnur menyebutkan, pemerintah saat ini cenderung mempraktikkan apa yang dilakukan Rezim Orde Baru dimana seringkali melakukan pembangunan tanpa bertanya kepada rakyat. Padahal pembangunan dilakukan merampas ruang-ruang yang selama ini dihuni rakyat.
“Pemerintah sekarang juga cenderung menjalankan kebijakan koruptif. Belum lagi kritik terhadap kebijakan yang dihadapi dengan tindakan represi,” paparnya.
Dirinya menambahkan, rezim saat ini seperti mempraktikkan kembali tiga jurus Orde Baru dalam kehidupan sehari-hari pemerintahan saat ini. Pertama dengan mempraktikkan rule by law dimana kejahatan dilakukan dengan membangun legitimasi dan korupsi melalui UU.
“Kemudian ada praktik kooptasi di mana institusi-institusi dan lembaga demokrasi yang seharusnya mengontrol dan mengkritik kekuasaan dikooptasi penguasa. Begitu pun kontrol lembaga penjaga demokrasi seperti KPK dan MK yang diganti UU,” jelasnya.
Sayangnya, Isnur mengakui, ide dan gagasan untuk melakukan perlawanan tersebut kemungkinan akan terseret ke arah Pemilu 2024, sehingga menimbulkan polarisasi di masyarakat.
“Kita akan kehilangan konsentrasi. Belum lagi kondisi masyarakat semakin sulit akibat pandemi,” pungkasnya. (OL-7)
Elon Musk menuding Apple memihak ChatGPT di App Store. Ia bahkan berjanji akan membawa masalah ini ke ranah hukum.
Ketua IBLAM School of Law, Prof Angkasa menegaskan bahwa pendidikan hukum tidak bisa stagnan di tengah era yang bergerak cepat.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Tulisan ini menelusuri dinamika politik Indonesia melalui lensa tiga filsuf Islam: Al-Farabi, Ibn Khaldun, dan Ali Shariati.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved