Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno menjelaskan bahwa banyaknya peraturan presiden yang mengatur posisi wakil menteri adalah bentuk antisipasi pemerintah terhadap ketidakpastian yang masih terus terjadi.
Ia mengungkapkan kementerian-kementerian yang diberi kursi wakil menteri adalah yang memiliki kinerja berat terutama di masa pandemi covid-19.
"Jadi memang dalam kelembagaan beberapa kementerian yang cukup besar ada posisi wamen. Mengapa? Karena kita menghadapi suasana ketidakpastian. Ada situasi tertentu di mana menteri perlu di-back up wamen," ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/12).
Kendati demikian, jika belum dibutuhkan atau menteri masih mampu menjalankan tugasnya secara mandiri, wakil menteri tidak akan dihadirkan.
"Jadi ya untuk antisipasi saja, untuk menghadapi ketidakpastian, dinamika. Maka itu kita buat kelembagaam yang fleksibel," terangnya.
Hingga saat ini, ada delapan posisi wakil menteri yang kosong yaitu wakil menteri ESDM, wakil menteri ketenagakerjaan, wakil menteri koperasi dan UKM, wakil menteri perindustrian, wakil menteri PAN RB, wakil menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, wakil menteri investasi dan wakil menteri sosial. (Pra/OL-09)
Viktor meminta MK memuat larangan wamen rangkap jabatan secara eksplisit pada amar putusan, bukan hanya di dalam pertimbangan hukum.
BELAKANGAN ini, rakyat terus ditampar oleh berbagai pemandangan sosial, politik, dan ekonomi yang memilukan.
Apa yang terjadi di Indonesia saat ini telah melampaui frasa serakahnomics seperti diungkapkan Presiden Prabowo Subianto.
MK menyatakan tidak menerima permohonan pengujian materiil UU Kementerian Negara yang mempersoalkan rangkap jabatan wakil menteri
30 Wakil Menteri tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Simak daftar lengkapnya dan isu konflik kepentingan yang menuai sorotan publik.
Pasalnya dalam undang-undang tersebut mengatur larangan rangkap jabatan terhadap menteri, sementara untuk wakil menteri atau wamen tidak ada larangan serupa.
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved