Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal Pemilu turut memantau jalannya wawancara terhadap para calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2022-2027 yang digelar Sabtu (26/12) hingga Minggu (27/12). Anggota Koalisi yang juga Peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif M. Ihsan Maulana mengatakan Koalisi mengapresiasi tim seleksi yang melakukan sesi wawancara secara terbuka. Sehingga dapat disaksikan oleh siapapun. Namun, ada beberapa catatan bagi tim seleksi.
Ihsan mengatakan tim seleksi juga menerima masukan secara tertulis dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 terkait rekam jejak calon. Pada sesi wawancara, ia menyoroti adanya pertanyaan berulang terhadap para peserta.
Baca juga: Kelompok Petani Hingga Komunitas Olahraga Ikut Dukung Erick Thohir di Pilpres 2024
"Ini potensial merugikan calon-calon yang di wawancara di sesi-sesi pertama. Calon yang diwawancara di sesi akhir bahkan dihari berikutnya, berpotensi sudah menyiapkan jawaban," ujar Ihsan ketika dihubungi, Minggu (26/12).
Selain itu, Koalisi menyarankan agar tim seleksi sebaiknya memperdalam gagasan dan jawaban dari peserta tanpa memberikan sinyal preferensi dukungan atau tidak mendukung kepada peserta.
Preferensi yang dimaksud, terang dia, misalnya ada kata-kata menyenangi jawaban calon tertentu atau jawaban, ide gagasan yang diberikan calon sangat dibutuhkan.
"Tanggapan dari Tim Seleksi seperti itu menurut saya tidak diperlukan," tuturnya.
Tim seleksi, imbuh dia, dapat memperdalam jawaban para peserta, saja tanpa memberikan kata-kata yang berpotensi menunjukan keberpihakan atau tidak pada ide dan gagasan calon.
Mengenai kualitas jawaban dari para peserta, Ihsan menilai beberapa ada yang menarik. Ia mencontohkan misalnya kebaharuan terkait kelembagaan dan isu-isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan 2024. Namun disisi lain, ia melijat ada jawaban dari peserta yang biasa saja. "Tidak ada kebaharuan dan bahkan tidak menjawab tantangan kelembagaan Bawaslu ke depan," tutur Ihsan.
Menurutnya sesi wawancara juga merupakan ruang untuk klarifikasi bagi tim seleksi. Pasalnya, ia menyakini tim menerima banyak laporan ataupun catatan. Sehingga akan berbahaya jika tidak dilakukan klarifikasi.
"Selama pertanyaannnya tidak bias Gender, itu merupakan rekam jejak calon yang bisa mengganggu penyelenggaraan. Tidak apa-apa ditanyakan," pungkasnya. Terdapat 20 peserta calon anggota Bawaslu RI yang lolos hingga tahap wawancara. Bakal Calon Anggota Bawaslu adalah Aditya Perdana, Andi Tenri Sompa, Duke Arie Widagdo, Fritz Edward Siregar, Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Zaki Sierrad, Leopold Sudaryono, Lolly Suhenty, Mardiana Rusli dan Muhammad Amin.
Kemudian Muhammad Jufri K, Nuning Rodiyah, Puadi, Rahmat Bagja, Rahmat Hollyson Maiza, Ruhermansyah, Siti Baroroh, Sitti Rakhman, Subair dan Totok Hariyoni. Pada 7 Januari 2022 tim seleksi harus menyerahkan 10 nama pada presiden untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. (OL-6)
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menjawab perihal polemik penggunaan jet pribadi oleh para anggota KPU yang disebut melebihi anggaran.
Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved