Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) terus mendorong untuk RUU TPKS disahkan secepatnya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Kamis (23/12) memastikan RUU tersebut akan disahkan menjadi inisiatif DPR pertama pada Rapat Paripurna Januari 2022.
“Waktu Paripurna kemarin semua terhipnotis dengan pernyataan sahabat Luluk Nur Hamidah. Akhirnya semua ketua Fraksi setuju RUU TPKS harus menjadi keputusan inisiatif DPR pertama dalam Paripurna usai reses ini," ujarnya, kemarin.
Menurut Wakil Ketua DPR ini korban kekerasan seksual sudah sangat banyak dan takut bersuara karena tidak ada payung hukum yang melindungi mereka. Namun sahnya UU TPKS bukan satu-satunya jalan menuntaskan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.
Baca juga: MPR: Pimpinan DPR Harus Percepat Pengesahan RUU TPKS
“RUU TPKS ini memang prioritas dan stragis untuk segera kita sahkan. Tetapi tidak cukup, karena hari ini RUU TPKS hanya salah satu jalan mengatasi, yang paling parah adalah kita sudah sampai pada darurat kekerasan dan pelecehan seksual,” tuturnya.
Dia pun mengusulkan dua gerakan sekaligus mencegah kekerasan seksual. Pertama pemerintah dan seluruh kebijakan harus mengambil langkah tegas, agresif dan represif untuk memberi efek jera yang optimal bagi setiap pelaku kekerasan seksual.
“Yang kedua adalah gerakan massif dari seluruh kekuatan masyarakat mengantisipasi darurat kekerasan seksual. Itu bisa dilakukan melalui gerakan pendidikan, literasi, dan kesadaran bahaya kekerasan seksual. Karena banyak kasus muncul karena ketidakpahaman dan informasi yang sangat terbatas," tegasnya. (OL-4)
Yohana mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dianggap perlu direvisi dengan meniru konsep Omnibus law.
"Rasanya kurang tepat jika sebagai negara hukum, Indonesia masih memberlakukan peraturan yang cenderung mengabaikan aspek pluralitas keagamaan di Indonesia," ungkap Pingkan.
Sebanyak 5 fraksi menyatakan tidak setuju pembahasan RUU KK dilanjutkan ke tingkat selanjutnya sebagai RUU inisiatif DPR. Ke-5 fraksi tersebut adalah PDIP, NasDem, Golkar, PKB, dan Demokrat.
PEMERINTAH bersama DPR tengah membahas revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana. Revisi UU tersebut saat ini masih dibahas bersama Komisi VIII DPR.
Untuk masa sidang saat ini, Panitia Kerja (Panja) RUU PKS akan fokus menghimpun masukan dari berbagai kalangan dan pemangku kepentingan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU).
PDI Perjuangan berkomitmen pada peningkatan kinerja DPRD dalam mengawal lahirnya kebijakan pembangunan
Zainudin Amali mengaku sudah meminta izin ke Presiden Jokowi terkait pencalonan dirinya sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027.
Sebelumnya, dalam pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali mendapat suara terbanyak, yakni dengan 66 suara. Namun, hasil itu mendapat aksi protes dari peserta KLB PSSI.
Hal tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ), Yoory Corneles Pinontoan.
Namun, Rani Mauliani masih menunggu kepastian terkait penggantian posisi tersebut. Hingga saat ini, surat pengajuan penggantian masih di meja Ketua DPRD DKI.
Selain meminta agar pemerintah mempertimbangkan ulang terkait jam operasional truk besar, ia mengimbau agar dilakukan pengecekan kondisi truk secara berkala.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved