Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras berharap pembangunan Pelabuhan Sangatta yang terletak di kawasan Kenyamukan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) segera diselesaikan dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Pembangunan Pelabuhan Sangatta merupakan bagian dalam program Tol Laut Jalur 8 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017.
“Kita menginginkan bahwa pelabuhan yang sudah kita masukkan anggaran APBN beberapa tahun sebelumnya ini bisa fungsional. Sementara dari hasil kunjungan kita, masih belum terpenuhinya akses road ke pelabuhan sini dan juga belum selesainya crossway, jelas Andi Iwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau jalan akses ke Pelabuhan Sangatta, di Kutai Timur, Kaltim, Senin (20/12).
Selain akses jalan sepanjang 1,3 km yang belum terselesaikan, pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya juga belum terselesaikan guna menunjang operasional pelabuhan tersebut.
Sehingga, menurut Andi Iwan, percepatan pembangunan tersebut terus didorong agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
“Saya kira pelabuhan (Sangatta) ini nanti akan bisa membantu perekonomian masyarakat kita di sini tentunya, bagaimana supaya dari pihak pemerintah kabupaten dapat menggunakan pelabuhan ini untuk kepentingan di kabupatennya sendiri. Karena kita dari pemerintah pusat sudah menjelaskan kepada pemerintah kabupaten," ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.
Untuk menunjang pembangunan Pelabuhan Sangatta, pihaknya berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dari berbagai aspek.
“Kita harapkan dari Kementerian PUPR bisa membantu itu ataukah dari pihak Kementerian Perhubungan sendiri bisa mengintervensi langsung. Namun untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah diserahkan kepada pemerintah kabupaten tentunya akan menjadi kewajiban kabupaten itu sendiri," imbuh Andi Iwan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhan Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub Subagyo yang juga mendampingi kunjungan tersebut mengungkapkan bahwa pembangunan fasilitas pelabuhan saat ini sudah mencapai 50%.
"Trestle sudah ada, crossway-nya tinggal pengeboran sisi daratnya, ini pelampakan penumpukannya sudah siap, tinggal akses jalan memang di samping untuk pembenahan," paparnya. (RO/OL-09)
Kepanikan masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh ketidakseimbangan informasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap jaminan pasokan negara.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Tantangan pembangunan dinilai semakin kompleks sehingga penyusunan kebijakan tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan percobaan atau trial and error.
Tantangan seperti pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial memerlukan kerja bersama yang tidak terbatas pada satu wadah organisasi saja.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved