Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengingatkan Jaksa Agung untuk turut memeriksa rantai komando dalam penyidikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Peristiwa Paniai 2014. Rantai komando menjadi salah satu aspek saksi yang harus diperiksa, selain saksi yang berada di lokasi kejadian.
"Di sini, orang-orang yang harus diperiksa meliputi komandan atau atasan langsung maupun tidak langsung dari pelaku," kata Usman kepada Media Indonesia, Sabtu (11/12).
Pemeriksaan orang-orang yang berada dalam rantai komando, lanjutnya, diperlukan untuk mengetahui katian antara perintah yang diberikan komandan dan peristiwa yang terjadi. Jika pemegang komando mengetahui peristiwa itu, maka jaksa harus memeriksanya terkait apa tindak lanjut yang dilakukan. "Apakah mengajukan anggotanya ke proses hukum atau justru membiarkan atau melindunginya," kata Usman.
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang saat itu menjadi Panglima TNI pun disebut Usman pernah diperiksa oleh Komnas HAM. Namun, tidak jelas apa status hukum baik dari syarat formil atau syarat material panggilan tersebut.
Selain rantai komando, Usman juga mengatakan saksi mata di tempat kejadian perkara (TKP) perlu diperiksa. Dalam kasus itu, mereka bisa saja korban maupun orang yang patut disangka melakukan atau menyuruh melakukan atau bersama-sama melakukan. "Yaitu orang-orang yg melihat langsung dan mengalami langsung kejadian itu, baik sebelum maupun setelah korban yang para pelajar itu tewas," pungkasnya. (OL-8)
INSIDEN penembakan pesawat di area bandara Boven Digoel dinilai menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera memperkuat sistem pengamanan bandara, terutama di Papua.
WAKIL Bupati Jayawijaya Papua, Ronny Elopere mengecam serangan kelompok sparatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang menembak mati 2 warga sipil.
Indrajaya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kejahatan, seraya mengatakan pelanggaran tersebut tidak dapat diampuni.
Jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah karena situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.
Evakuasi jenazah korban penyerangan KKB menghadapi kendala berat karena lokasi kejadian berada di area hutan lebat dengan akses transportasi terbatas.
Puan lantas menyatakan bahwa DPR RI, khususnya Komisi I dan III, memiliki wewenang konstitusional untuk mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM.
Program beasiswa afirmasi yang saat ini terdapat 1.623 mahasiswa Papua aktif menerima beasiswa, terdiri dari 1.347 di dalam negeri dan 276 di luar negeri.
Jabatan baru sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III memaksa Letjen Lucky kembali memasuki belantara Papua guna menegakkan kedaulatan NKRI.
Curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir di Jayapura membuat air Danau Sentani meluap.
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved