Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengingatkan Jaksa Agung untuk turut memeriksa rantai komando dalam penyidikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Peristiwa Paniai 2014. Rantai komando menjadi salah satu aspek saksi yang harus diperiksa, selain saksi yang berada di lokasi kejadian.
"Di sini, orang-orang yang harus diperiksa meliputi komandan atau atasan langsung maupun tidak langsung dari pelaku," kata Usman kepada Media Indonesia, Sabtu (11/12).
Pemeriksaan orang-orang yang berada dalam rantai komando, lanjutnya, diperlukan untuk mengetahui katian antara perintah yang diberikan komandan dan peristiwa yang terjadi. Jika pemegang komando mengetahui peristiwa itu, maka jaksa harus memeriksanya terkait apa tindak lanjut yang dilakukan. "Apakah mengajukan anggotanya ke proses hukum atau justru membiarkan atau melindunginya," kata Usman.
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang saat itu menjadi Panglima TNI pun disebut Usman pernah diperiksa oleh Komnas HAM. Namun, tidak jelas apa status hukum baik dari syarat formil atau syarat material panggilan tersebut.
Selain rantai komando, Usman juga mengatakan saksi mata di tempat kejadian perkara (TKP) perlu diperiksa. Dalam kasus itu, mereka bisa saja korban maupun orang yang patut disangka melakukan atau menyuruh melakukan atau bersama-sama melakukan. "Yaitu orang-orang yg melihat langsung dan mengalami langsung kejadian itu, baik sebelum maupun setelah korban yang para pelajar itu tewas," pungkasnya. (OL-8)
WAKIL Bupati Jayawijaya Papua, Ronny Elopere mengecam serangan kelompok sparatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang menembak mati 2 warga sipil.
Indrajaya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kejahatan, seraya mengatakan pelanggaran tersebut tidak dapat diampuni.
Jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah karena situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.
Evakuasi jenazah korban penyerangan KKB menghadapi kendala berat karena lokasi kejadian berada di area hutan lebat dengan akses transportasi terbatas.
Puan lantas menyatakan bahwa DPR RI, khususnya Komisi I dan III, memiliki wewenang konstitusional untuk mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM.
DUA jenazah pendulang emas yang tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan selesai divisum di RSUD Dekai.
PASUKAN Komando Operasi (Koops) Habema berhasil melumpuhkan dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang sebelumnya menyerang serta membunuh 2 pekerja.
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved