Sabtu 11 Desember 2021, 23:53 WIB

Amnesty Ingatkan Jaksa Agung Periksa Rantai Komando Peristiwa Paniai

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Amnesty Ingatkan Jaksa Agung Periksa Rantai Komando Peristiwa Paniai

Dok MI
Ilustrasi

 

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengingatkan Jaksa Agung untuk turut memeriksa rantai komando dalam penyidikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Peristiwa Paniai 2014. Rantai komando menjadi salah satu aspek saksi yang harus diperiksa, selain saksi yang berada di lokasi kejadian.


"Di sini, orang-orang yang harus diperiksa meliputi komandan atau atasan langsung maupun tidak langsung dari pelaku," kata Usman kepada Media Indonesia, Sabtu (11/12).


Pemeriksaan orang-orang yang berada dalam rantai komando, lanjutnya, diperlukan untuk mengetahui katian antara perintah yang diberikan komandan dan peristiwa yang terjadi. Jika pemegang komando mengetahui peristiwa itu, maka jaksa harus memeriksanya terkait apa tindak lanjut yang dilakukan. "Apakah mengajukan anggotanya ke proses hukum atau justru membiarkan atau melindunginya," kata Usman.


Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang saat itu menjadi Panglima TNI pun disebut Usman pernah diperiksa oleh Komnas HAM. Namun, tidak jelas apa status hukum baik dari syarat formil atau syarat material panggilan tersebut.


Selain rantai komando, Usman juga mengatakan saksi mata di tempat kejadian perkara (TKP) perlu diperiksa. Dalam kasus itu, mereka bisa saja korban maupun orang yang patut disangka melakukan atau menyuruh melakukan atau bersama-sama melakukan. "Yaitu orang-orang yg melihat langsung dan mengalami langsung kejadian itu, baik sebelum maupun setelah korban yang para pelajar itu tewas," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

TV Parlemen

Revisi UU ASN Sah Jadi Undang-undang, Ini Catatan DPR

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Selasa 03 Oktober 2023, 16:16 WIB
REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi disahkan menjadi...
Antara

Menteri PPN: Revisi UU IKN Wujudkan Pemerataan Pembangunan

👤Zubaedah Hanum 🕔Selasa 03 Oktober 2023, 15:57 WIB
Harapan pemerintah, revisi Undang - Uundang Ibu Kota Negara atau UU IKN dapat mewujudkan pemerataan pembangunan...
MI

Erick Thohir Sebut Penyelewengan Dapen BUMN Bisa Lebih dari Rp300 Miliar

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 03 Oktober 2023, 15:17 WIB
Dari 48 dana pensiun, sebanyak 34 diantaranya atau 70% berada dalam kondisi tidak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya