Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyampaikan kontribusi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator harga berbagai komoditas pokok dan pangan sangat strategis. Karenanya, menurut Hero, sapaan akrabnya, peran Bulog perlu diperkuat.
“Bulog memang dibentuk menjadi stok penyangga atau buffer stock nasional untuk bahan pangan pokok. Bukan hanya beras, tetapi yang lain-lainnya pun bisa," ujar Herman, usai mengikuti Komisi VI DPR RI meninjau Gudang Perum Bulog Cirebon, di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (20/11).
Menurut Herman, dahulu peran Bulog sangat kuat karena mengurusi bahan pangan pokok, khususnya sembako. Namun pada era reformasi, peran Bulog dibatasi hanya untuk komoditas beras dan gula pasir.
“Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 (tentang Pangan) kami kuatkan lagi. Karena peran Bulog sebagai stabilisator harga di tingkat konsumen dan di tingkat produsen sebagai buffer stock nasional yang menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga di seluruh Indonesia," jelasnya.
Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, semestinya Badan Pangan Nasional yang merupakan amanat UU Pangan dapat menjadi representasi Bulog. Ia berharap, Bulog dan Badan Pangan Nasional dapat bersinergi.
"Sebab, dalam pemikiran kami, badan pangan nasional itu sebagai regulatornya dan Bulog sebagai operatornya," imbuh legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut.
Hero, sapaan Herman Khaeron, juga mendorong agar keberadaan Bulog harus ditopang melalui anggaran belanja negara. Sisi lain, menurut dia, status dan fungsi Bulog sebagai buffer stock nasional semestinya dikembalikan.
Kemudian, Bulog juga harus memiliki outlet untuk penyaluran beras petani. Hal ini, menurut Herman, perlu dilakukan agar peran Bulog dapat efektif dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan pokok dan pangan strategis nasional.
“Khusus Bulog ini menurut saya harus ada kekhususan, karena ini adalah sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menjaga komoditas strategis masyarakat, komoditas pangan pokok sehari-hari," jelansya.
"Kita harus ingat bahwa suatu saat bisa saja ada gagal panen atau kemarau panjang, sehingga produktivitas panen menurun. Kalau tidak ada stok, siapa yang nanti akan menyiapkan stok di pasaran kalau bulan negara. Negara representatifnya adalah Bulog," tandasnya. (RO/OL-09)
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved