Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyampaikan kontribusi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator harga berbagai komoditas pokok dan pangan sangat strategis. Karenanya, menurut Hero, sapaan akrabnya, peran Bulog perlu diperkuat.
“Bulog memang dibentuk menjadi stok penyangga atau buffer stock nasional untuk bahan pangan pokok. Bukan hanya beras, tetapi yang lain-lainnya pun bisa," ujar Herman, usai mengikuti Komisi VI DPR RI meninjau Gudang Perum Bulog Cirebon, di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (20/11).
Menurut Herman, dahulu peran Bulog sangat kuat karena mengurusi bahan pangan pokok, khususnya sembako. Namun pada era reformasi, peran Bulog dibatasi hanya untuk komoditas beras dan gula pasir.
“Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 (tentang Pangan) kami kuatkan lagi. Karena peran Bulog sebagai stabilisator harga di tingkat konsumen dan di tingkat produsen sebagai buffer stock nasional yang menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga di seluruh Indonesia," jelasnya.
Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, semestinya Badan Pangan Nasional yang merupakan amanat UU Pangan dapat menjadi representasi Bulog. Ia berharap, Bulog dan Badan Pangan Nasional dapat bersinergi.
"Sebab, dalam pemikiran kami, badan pangan nasional itu sebagai regulatornya dan Bulog sebagai operatornya," imbuh legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut.
Hero, sapaan Herman Khaeron, juga mendorong agar keberadaan Bulog harus ditopang melalui anggaran belanja negara. Sisi lain, menurut dia, status dan fungsi Bulog sebagai buffer stock nasional semestinya dikembalikan.
Kemudian, Bulog juga harus memiliki outlet untuk penyaluran beras petani. Hal ini, menurut Herman, perlu dilakukan agar peran Bulog dapat efektif dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan pokok dan pangan strategis nasional.
“Khusus Bulog ini menurut saya harus ada kekhususan, karena ini adalah sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menjaga komoditas strategis masyarakat, komoditas pangan pokok sehari-hari," jelansya.
"Kita harus ingat bahwa suatu saat bisa saja ada gagal panen atau kemarau panjang, sehingga produktivitas panen menurun. Kalau tidak ada stok, siapa yang nanti akan menyiapkan stok di pasaran kalau bulan negara. Negara representatifnya adalah Bulog," tandasnya. (RO/OL-09)
Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) menargetkan pendapatan dari pemanfaatan aset untuk pengembangan bisnis mencapai Rp100 miliar pada 2025.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa sejauh ini Bulog telah melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui berbagai skema.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Ruszaeni, menjelaskan angka stunting di Kabupaten Tegal menunjukan trend penurunan meski relatif masih tinggi.
PERUM Bulog melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025 kembali mengarahkan fokusnya pada tiga bidang prioritas.
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved