Senin 15 November 2021, 20:25 WIB

Advokat Ini Pakai Uang Suap untuk Nyalon Wali Kota Ternate

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Advokat Ini Pakai Uang Suap untuk Nyalon Wali Kota Ternate

Antara
Maskur Husain

 

ADVOKAT Maskur Husain mengaku menggunakan uang hasil pengurusan perkara untuk mengajukan diri sebagai bakal calon Wali Kota Ternate, Maluku Utara. Maskur adalah terdakwa kasus dugaan suap pengurusan perkara bersama eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju.

Uang yang digunakan untuk keperluan politik itu berasal dari Wali Kota nonaktif Tanjung Balai M Syahrial. Dari Syahrial, Maskur dan Robin memperoleh uang senilai Rp1,695 miliar. Adapun bagian yang masuk ke kantong Maskur sebesar Rp1,205 masuk ke kantong Maskur. Pemberian uang tersebut, menurut Maskur, terkait dengan perkara jual beli jabatan yang terjadi di Tanjung Balai.

Saat didalami jaksa penuntut umum KPK Herdian Salipi, Maskur menyebut salah satu peruntukan uang dari Syahrial tersebut adalah keperluannya di Ternate. "Untuk kepentingan saya sendiri di Ternate. Saat itu saya mau mencalonkan diri sebagai calon wali kota, tapi tidak jadi," akunya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/11).


Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan yang dibacakan Salipi, Maskur menggunakan uang untuk keperluan politik itu sebesar Rp500 juta. Sedangkan sisanya digunakan untuk membeli perhiasan maupun pelunasan mobil. "Untuk perhiasan emas Rp200 juta, pelunasan mobil (Toyota) Harrier Rp150 juta, kemudian DP mobil (Toyota) Vellfire, kemudian untuk dibagi-bagikan ke kafe penyanyi di kafe Mangga Besar dan sekitarnya?" tanya Salipi yang langsung dibenarkan oleh Maskur.

Selain dari Syahrial, Maskur juga menggunakan uang untuk ongkos politiknya dari Direktur PT Tenjo Usman Effendi terkait pengurusan pengembalian aset-aset yang disita dari KPK terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan peninjauan kembali yang diajukan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari untuk ongkos politiknya. Adapun jumlah yang digunakan sebesar Rp3 miliar. (OL-8)

Baca Juga

MI/Vicky Gustiawan

24 Tahun Demokrasi, Aspek Politik, Sosial dan Hukum Masih Lemah

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 19:17 WIB
Meskipun telah menghasilkan kemajuan di bidang politik dan ekonomi, tetapi masih ada kekurangan yakni krisis politik, hukum, dan...
ANTARA FOTO/Novrian Arbi

DPR Mengkaji Penggunaan Kotak Suara dari Kardus

👤 Sri Utami 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 17:30 WIB
Wakil Ketua DPR  RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi II DPR untuk mengkajinya karena terkait dengan kerentanan kerusakan kertas...
MI/Pius Erlangga

Restorative Justice Kejaksaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Diapresiasi PBB

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 17:15 WIB
Selain dari sisi kecepatan, RJ oleh Kejaksaan juga diapresiasi akibat kontrol yang dimiliki jaksa penuntut umum. Sejauh ini, lebih dari...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya