Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ADVOKAT Maskur Husain mengaku menggunakan uang hasil pengurusan perkara untuk mengajukan diri sebagai bakal calon Wali Kota Ternate, Maluku Utara. Maskur adalah terdakwa kasus dugaan suap pengurusan perkara bersama eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju.
Uang yang digunakan untuk keperluan politik itu berasal dari Wali Kota nonaktif Tanjung Balai M Syahrial. Dari Syahrial, Maskur dan Robin memperoleh uang senilai Rp1,695 miliar. Adapun bagian yang masuk ke kantong Maskur sebesar Rp1,205 masuk ke kantong Maskur. Pemberian uang tersebut, menurut Maskur, terkait dengan perkara jual beli jabatan yang terjadi di Tanjung Balai.
Saat didalami jaksa penuntut umum KPK Herdian Salipi, Maskur menyebut salah satu peruntukan uang dari Syahrial tersebut adalah keperluannya di Ternate. "Untuk kepentingan saya sendiri di Ternate. Saat itu saya mau mencalonkan diri sebagai calon wali kota, tapi tidak jadi," akunya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/11).
Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan yang dibacakan Salipi, Maskur menggunakan uang untuk keperluan politik itu sebesar Rp500 juta. Sedangkan sisanya digunakan untuk membeli perhiasan maupun pelunasan mobil. "Untuk perhiasan emas Rp200 juta, pelunasan mobil (Toyota) Harrier Rp150 juta, kemudian DP mobil (Toyota) Vellfire, kemudian untuk dibagi-bagikan ke kafe penyanyi di kafe Mangga Besar dan sekitarnya?" tanya Salipi yang langsung dibenarkan oleh Maskur.
Selain dari Syahrial, Maskur juga menggunakan uang untuk ongkos politiknya dari Direktur PT Tenjo Usman Effendi terkait pengurusan pengembalian aset-aset yang disita dari KPK terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan peninjauan kembali yang diajukan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari untuk ongkos politiknya. Adapun jumlah yang digunakan sebesar Rp3 miliar. (OL-8)
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK ungkap tren baru dalam transaksi suap, yakni pembayaran menggunakan emas dan cryptocurrency. KPK memantau metode ini untuk menanggulangi praktik korupsi yang semakin kompleks
Ketika ditanya detail kasus tersebut, Fitroh mengatakan OTT keenam pada 2026 itu mengenai dugaan suap perkara.
Penyidik Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena tidak menghadirkan Bobby sebagai saksi.
KEPOLISIAN Republik Indonesia menarik lima penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengisi jabatan Kapolres di sejumlah wilayah. Lembaga Antirasuah mengapresiasi promosi itu.
Hasto menilai keterangan dari saksi hari ini cuma sebagai asumsi belaka. Dia semakin yakin diserang oleh kepentingan tertentu.
Agustiani Tio Fridelina menggugat penyidik KPK Rossa Purbo Bekti secara perdata senilai Rp2,5 miliar
KUBU Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta hakim praperadilan menghadirkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti dalam persidangan.
KPK membeberkan alasan memanggil mantan penyidik di kasus Hasto, menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, yang menjerat buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved