Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI masyarakat sipil Barikade 98 menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, termasuk mendukung menteri-menteri yang dipilih oleh Jokowi.
"Yaitu menteri yang memiliki visi perjuangan atas cita-cita demokratisasi dan reformasi 98," ujar Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani, dalam Rakernas I dan Pengukuhan DPW Barikade 98 se-Indonesia, Orasi Kebangsaan Hari Pahlawan 2021, di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (13/11).
Benny menilai, tidak ada satu menteri di era rezim manapun yang berani membongkar kebusukan yang ada dalam kementeriannya sendiri, kecuali Menteri BUMN Erick Thohir.
"Penataan kelembagaan dilakukan, reformasi secara internal terus dikobarkan, perusahaan-perusahaan yang dianggap bangkrut tidak memberikan kontribusi dan keuntungan pada negara yang selama ini disuapi oleh pihak-pihak tertentu agar ia tetap hidup, justru dibubarkan dan digabungkan," kata Benny.
Ia mengaku Barikade 98 sudah melihat apa yang telah dilakukan oleh Erick, yakni semangat yang dimiliki atas perubahan di internal BUMN, dan kontribusi pada negara ini yang merupakan perubahan bagi mewujudkan cita-cita reformasi 98.
"Saya ingin memberikan garansi dan jaminan jika Barikade 98 bersama Jokowi, jika Barikade 98 bersama Erick Thohir ini adalah pilihan jalan menuju tuntasnya agenda-agenda perjuangan reformasi 98," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir mengaku bahwa apa yang dilakukannya selama menjadi Menteri BUMN, hanya menjalankan tugas dan amanat semata.
"Saya secara pribadi sebagai pembantu presiden siap diangkat siap dicopot, tetapi sudah seyogianya sebagai pembantu beliau justru menjaga beliau, menjaga apa apa yang sudah menjadi visi beliau, karena beliau sudah menekankan menteri tidak punya visi, menteri hanya melaksanakan tugas," ucap Erick.
Erick mengaku telah menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa Indonesia harus mulai memastikan market bangsa Indonesia yang besar ini. "Sumber daya alam kita yang besar ini dipakai untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, bukan ekonomi bangsa lain," tandasnya.
Ia berharap kepada Barikade 98 menjadi bagian penting dalam pergerakan perjuangan menjaga ini semua, yaitu menjaga kemerdekaan dan kedaulatan. "Merdeka untuk berdaulat mempunyai kesempatan bekerja untuk bangsa Indonesia. Merdeka untuk berdaulat untuk kesempatan berusaha untuk bangsa Indonesia. Merdeka untuk berdaulat sumber daya alam market kita untuk kesejahteraan bangsa kita. Merdeka untuk berdaulat untuk memastikan ketahanan kesehatan untuk bangsa kita yang saat ini sangat rentan," pungkasnya. (OL-8)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved