Kritik Tanpa Data Bisa Rugikan Publik

KRITIK yang disampaikan sebagian relawan yang menyebut pendukung lama Presiden Joko Widodo harus murni untuk mengawal kepentingan visi-misi Presiden. Kritik yang dilontarkan jangan untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Kritik yang disampaikan jangan sampai tidak murni. Kritik yang disampaikan tujuannya untuk meluruskan, agar on the track, visi misi Presiden seperti janjinya dulu," kata Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo dalam keterangan yang diterima, Kamis (12/11).

Kritik yang disampaikan para relawan, kata Karyono, sah saja namun tetap perlu proporsional, berbasis data, tidak tendensius, sekaligus juga jika memang terbukti ada kebijakan yang dinilai merugikan. Dijelaskan, kritik yang disampaikan para relawan ini sebetulnya menyasar para pembantu Presiden Jokowi yang, menurut versi relawan, tidak sejalan dengan visi misi Presiden.

Menurtnya, kritik relawan Jokowi itu secara tersirat langsung ke pembantunya, yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan Presiden.  Kalau kritik itu ingin menyelamatkan Jokowi agar visi misi presiden tetap berjalan untuk kepentingan masyarakat, maka sah dan beralasan.  Namun, apabila kritik yang disampaikan oleh para relawan hanya untuk menggeser menteri, kata Karyono, bisa disebut sebagai makelar

"Tapi kalau dibalik kritik untuk menggeser menteri, jadi makelar itu namanya. Itu kritik ala makelar, kritik itu harus murni," ungkap Karyono.

Ia meminta kritik yang disampaikan para relawan terhadap kebijakan pemerintah harus murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat. "Yang perlu diingat adalah kebijakan pemerintah harus mementingkan rakyat, jangan sampai kritik itu hanya bertujun untuk sengaja menyasar menteri, menggeser, dan kemudian memasukan orang lain. Itu makaler jabatan. Jangan seperti itu, karena nanti tidak objektif," ungkap dia.

Sedangkan pengamat kebijakan publik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan tuduhan bahwa sejumlah menteri terlibat dalam bisnis PCR, juga hanya membuat kegaduhan. Ia menegaskan, naik turunnya harga PCR itu tidak serta merta permainan harga oleh pihak-pihak tertentu.

Hal tersebut, jelasnya, bisa juga pengaruh dengan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Juga ketersediaan stok, permintaan pasokan  Bahkan, bila ada penurunan harga yang begitu jauh bisa juga adalah subsidi dari pemerintah agar masyarakat bisa menjangkaunya.

Karena itu, tudingan ada main harga, cenderung tendensius. "Bila marginnya dikatakan tidak masuk akal, bisa jadi Pemerintah mensubsidi PCR ini hingga harga terjun bebas," kata Emrus.

Harga tes PCR awalnya ditetapkan Rp900.000 pada 2020. Kemudian turun menjadi Rp495.000 untuk Pulau Jawa dan Bali danRp 525.000 untuk diluar pulau Jawa dan Bali. Terakhir pada tanggal 27 Oktober ditetapkan Rp275.000 untuk Jawa dan Bali dan Rp300.000 untuk di luar Jawa dan Bali.

Bila berkaca pada 2020 yang mencapai Rp900.000 dan itu bahan impor, sehingga bisa mahal. "Tinggal dibuka saja. Kalau itu sudah dibuka transparan maka baru bisa disimpulkan, apakah itu bisnis atau bukan bisnis," katanya. (RO/OL-15)