Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI didorong untuk melakukan inisiatif agar pemerintah dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat konsultasi bersama membahas penentuan hari pemungutan suara untuk pemilihan umum (pemilu) 2024. Pimpinan Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan tujuannya agar penentuan waktu pelaksanaan pemilu tidak berlarut-larut lantaran belum ada titik temu antara usulan pemerintah dan KPU.
Baca juga: Partai NasDem Logis Soal Konvensi
"Saya dorong teman-teman untuk segera mengajukan pada DPR dan pemeritah forum konsultasi. Apapun yang menjadi pandangan pemerintah dan DPR pada akhirnya seharusnya teman-teman KPU punya keberanian menetapkan hari H pemilu," ujarnya dalam webinar bertajuk 'Mengelola Kompleksitas Pemilu dan Pemilihan 2024' yang digelar oleh KPU Kota Surakarta, Kamis (11/11).
Luqman mengungkapkan, Komisi II DPR sebenarnya mempunyai target agar pembahasan jadwal dan tahapan pemilu dapat selesai pada November 2021. Tetapi sejauh ini ia melihat tidak ada kesepakatan. Ia pun khawatir apabila KPU tidak mengambil prakarsa dan inisiatif sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu , dibutuhkN waktu cukup lama untuk menentukan hari pencoblosan pemilu 2024. Sebagaimana amanat UU Pemilu, Pasal 167 ayat (2) disebutkan bahwa 'Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. (OL-6)
Simulasi pengamanan ini dilakukan untuk menguji dan melatih kesiapan jajaran personel TNI dari Kodam III Siliwangi
Wartawan memiliki peran penting terutama untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) damai 2024. K
Bawaslu meminta jajaran Panwaslu tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan segera berkoordinasi dan memonitoring pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara,
Semua ASN di lingkungan pemerintahan harus bersikap netral dan bijak dalam menggunakan media sosial.
Untuk rekrutmen KPPS Pemilu ada sejumlah persyaratan baru. Salah satunya usia pendaftar dibatasi mulai dari 17 tahun dan maksimal 55 tahun.
Disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku
LOGISTIK pemilu tahap pertama sudah tiba di 16 dari 22 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk persiapan Pemilu 2024 mendatang.
KPU telah menyusun jadwal dan tahapan antara lain verifikasi pengurusan partai politik selama 30 hari dan durasi verfikasi faktual partai politik di provinsi kabupaten/kota selama 53 hari.
KPU perlu melakukan pembahasan internal untuk menindaklajuti hasil rapat bersama Mendagri, Bappilu dan DPR terkait pelaksanaan pemilu pada April atau Mei 2024.
Peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif M. Ihsan Maulana menjelaskan tahapan konkrit yang diatur dalam Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu akan terganggu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentu memiliki perhitungan yang matang atas usulan agar hari pemungutan suara Pemilu 2024 diadakan 21 Februari 2024.
Beban kerja tidak hanya di KPU tapi juga partai politik dengan menghadapi kompetisi yang ketat waktunya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved