Selasa 09 November 2021, 12:35 WIB

Kejagung Blokir Aset Alex Noerdin terkait Korupsi Gas Bumi

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Kejagung Blokir Aset Alex Noerdin terkait Korupsi Gas Bumi

MI/Agus Mulyawan
Kejaksaan Agung RI

 

PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung berencana memblokir aset milik mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Pemblokiran itu merupakan rangkaian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi bagian negara yang menjerat Alex sebagai tersangka. Selain pemblokiran, Kejagung juga mempersiapkan sita aset dari tiga tersangka lain.

"Kita sudah menyusun, mengajukan permohonan penyitaan aset-aset dari tersangka yang (asetnya) sudah (pernah) disita. Ada yang diblokir saja, misalnya dari yang punya AN," kata Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi di Jakarta, Senin (8/11) malam.

Dalam kasus ini, Kejagung juga menetapkan mantan Komisaris Utama sekaligus Direktur PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Gas Muddai Madang, Dirut PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) merangkap Direktur PT PDPDE Gas merangkap juga Dirut PDPDE Sumsel A Yaniarsyah Hasan, dan mantan Direktur PDPDE Sumsel sekaligus Direktur PT PDPDE Gas Caca Isa Saleh S.

Supardi menjelaskan pemblokiran yang dilakukan penyidik Gedung Bundar menyasar pada aset maupun rekening para tersangka. Salah satu contoh aset yang dimaksud, katanya, berupa tanah. Ia menyebut ada banyak tanah yang akan disita penyidik. Adapun lokasi aset tersebut berlokasi di Jakarta dan Palembang.

"Seluruh asetnya belum bisa kita appraisal-nya berapa, karena tanah harus kooridnasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat," tandas Supardi.

Sebelumnya, penyidik telah menyita empat mobil dari Muddai dan Yaniarsyah, yaitu Mitsubishi Pajero Sport warna putih (B 300 LPE), Toyota Voxy warna putih (B 1750 WUN), Toyota Innova Venturer warna hitam (B 1881 SFC), dan Toyota Vellfire warna putih (B 818 SFC). Keduanya, bersama Caca, turut dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mencatat kerugian keuangan negara dalam dugaan rasuah yang terjadi antara 2010-2019 itu mencapai US$30,194 juta. Selain itu, ada pula kerugian sejumlah US$63.750 serta Rp2,131 miliar yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel. Jika dikurskan, total kerugian keuangan negara di kasus itu mencapai kurang lebih Rp430 miliar. (OL-13)

Baca Juga:  Asosiasi Penyiaran Tolak Standar Program Siaran KPI yang Baru

Baca Juga

MGN

Pengacara Sebut Bharada E Tidak Nyaman Deolipa Sibuk Cari Panggung

👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 23:28 WIB
Ronny mengatakan sejak hari pertama menjadi kuasa hukum, Deolipa tidak mendampingi Bharada...
Antara

68,60% Lansia Sudah Divaksinasi Lengkap

👤MGN 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 23:23 WIB
Sebanyak 18.187.264 lansia telah menerima vaksin dosis pertama. Jumlah itu sama dengan 84,38 persen dari...
MI/Adam Dwi

Pelanggaran Kode Etik Berat, Ferdy Sambo Berpotensi Dipecat 

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 21:42 WIB
Menurut IPW, sidang etik Ferdy Sambo bisa mengarah tindak pidana, jika terbukti menghilangkan bukti atau merusak TKP dalam kasus penembakan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya