Kamis 04 November 2021, 23:05 WIB

Isu Gorengan Jadi Komoditas untuk Dorong Reshuffle

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
Isu Gorengan Jadi Komoditas untuk Dorong Reshuffle

AFP
Ilustrasi

 

SEKJEN Barikade 98 Arif Rahman, kerja keras pemerintah bersama masyarakat dalam rangka memerangi pandemi ini belum usai. Meski saat ini kasus  covid-19 cenderung sudah melandai, ndunia tengah bersiap menghadapi gelombang ketiga. Menurutnya, semasa pandemi, sisi paling rentan sekaligus krusial bagi bangsa ini adalah penanganan pandemi Covid-19. Bukan semata mengganggu secara ekonomi dan politik, pandemi juga telah membunuh lebih dari 143 ribu jiwa anak bangsa. 

Di sisi lain Arif mengecam adanya sejumlah isu yang secara langsung memfitnah pemerintah selaku penanggung jawab penanganan pandemi. “Apalagi saya lihat isu ini semata-mata diluncurkan hanya untuk menyalurkan hasrat politik terkait ilusi akan adanya reshuffle,” ujarnya.

Arif menilai isu ini digarap secara masif dan sistematis, karena melibatkan sejumlah buzzer politik. Dia menyayangkan isu-isu murahan ini digunakan untuk mendorong wacana pergantian kabinet tanpa mempertimbangkan dampak psikologis ke masyarakat. “Isu-isu yang digunakan pun sebenarnya lemah dan tidak punya fakta, namun karena disajikan dengan bahasa yang mencekam oleh media mainstream dan diamplifikasi oleh buzzer, maka seolah-olah yang diberitakan ini adalah sebuah fakta,” ujarnya.

Dia menukil salah satu isu tentang harga PCR yang terlalu mahal, terutama jika dibandingkan dengan India yang hanya Rp96 ribu. Dia menegaskan, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, swab test India menggunakan produk dalam negeri yang belum tersertifikasi internasional. Padahal, jika dibanding negara-negara di dunia, Indonesia termasuk 10% negara dengan tarif swab paling terjangkau. 

Setelah Presiden Joko Widodo menginstruksikan, tarif tes PCR tidak boleh lebih dari Rp300 ribu Arif mencontohkan harga di sejumlah negara, Malaysia: RM 150 atau setara dengan  Rp 513 ribu, di Singapura mencapai SGD125-SGD160 atau setara dengan Rp1.318.000. Termasuk Filipina yang setara Rp689ribu-Rp945 ribu dan Thailand setara Rp1,7 juta.

"Saya mengutuk siapapun yang mengusung isu ini, karena ini secara langsung merusak kredibilitas pemerintah dalam menangani pandemi,” ujar staf khusus Wakil Presiden ini 

Ia menambahakan, kunci dari keberhasilan penekanan korban di pandemi ialah adanya kepercayaan masyarakat dan gotong royong antara pemerintah dan sesama masyarakat. Sehingga kerja penanganan termasuk vaksinasi, bisa berjalan masif. Dia meyakini kalau isu itu terkait dengan ilusi reshuffle sebab, salah satunya langsung menunjuk hidung dua menteri yang terlibat aktif dalam penanganan pandemi ini. Diberitakan, nama perusahaan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir turut menerima keuntungan dari swab PCR.

Dia menegaskan, hal tersebut tidak benar. Karena kedua menteri tersebut sama-sama tidak lagi menjadi pemilik saham mayoritas pada perusahaannya masing-masing. "Erick Thohir bahkan telah melepaskan diri dari entitas bisnisnya pasca ditunjuk sebagai Menteri. Justru logikanya, penurunan harga PCR akan merugikan perusahaan yang turut andil dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tracing dan tracking. Lagian, kebijakan PCR bukan berada di ranah Menteri BUMN, tapi berada di ranah Kemenkes,” pungkasnya.

Adapun Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah Erick terlibat dalam bisnis tes PCR, dan menyebut isu tersebut sangat tendensius. Terlebih, kata Arya, Erick Thohir setelah menjabat menteri BUMN tidak lagi aktif dalam bisnis dan yayasan. "Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen-50 persen oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main,” imbuh Arya. (Ant/OL-8)

Baca Juga

ANTARA/Reno Esnir

KPK Soal Sidang Lili: Penegakan Etik Dewas Menguatkan Pemberantasan Korupsi

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 03 Juli 2022, 08:45 WIB
Lili diduga mendapatkan akomodasi hotel hingga tiket MotoGP dari salah satu perusahaan badan usaha milik negara...
dok pribadi

PBNU Peringatkan Komentar Picisan dalam Kasus Mardani H Maming

👤Henri Siagian 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 23:20 WIB
"Pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) terjadi lebih dari 10 tahun lalu dan bahkan saat itu Ketum PBNU Gus Yahya belum mengenal...
Ist/BPN Provinsi Kaltim

Komitmen Kanwil BPN Provinsi Kaltim Dukung Pembangunan IKN Nusantara

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 23:08 WIB
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam proses pembangunan IKN...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya