Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Amin AK mengungkapkan mismanajemen yang mengakibatkan kerugian di PT Garuda Indonesia.
Menurut Amin, perusahaan maskapai ini mengalami kebangkrutan bukan semata-mata karena akibat krisis pandemi Covid-19, namun lebih disebabkan tindakan moral hazard manajemen Garuda Indonesia selama bertahun-tahun yang membebani perusahaan pelat merah ini.
Dia mendesak agar dibentuk pansus yang mengungkap kasus yang terjadi di PT Garuda Indonesia ini.
"Karena itu pimpinan, saya Amin AK melalui forum ini mendesak agar DPR RI membentuk pansus untuk menangani kasus yang terjadi di PT Garuda Indonesia, agar persoalan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip good corporate governance terungkap secara terang benderang," papar Amin saat Rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021).
Politikus Fraksi PKS ini juga mendesak agar Badan Pemeriksa Keungan (BPK) melakukan audit investigasi secara menyeluruh, dan semua pelaku yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatanya di depan hukum tanpa terkecuali.
"Ini penting agar praktik-praktik moral hazard tidak terus terjadi di Badan Usaha Milik Negara," ujar Amin.
Di antara bentuk tindakan moral hazard yang diungkapkan Amin antara lain, adanya penggelembungan jumlah pesawat yang disewa, sebanyak 142 unit yang sebetulnya kebutuhan realnya 41 unit. Penggelembungan harga sewa 1,4 juta dolar AS perbulan, dari harga wajar 750 ribu dolar AS per bulan.
"Dan juga pemborosan keuangan perusahaan untuk melayani gaya hidup mewah para direksi dan komisaris," ungkapnya.
Wakil rakyat dapil Jawa Timur IV ini beranggapan jika permasalahan di PT Garuda Indonesia tidak ditangani dengan solusi yang tepat maka negara terancam kehilangan warisan terpenting dari pendiri bangsa.
"Garuda adalah bagian terpenting dari perjuangan bangsa Indonesia, dan merupakan ekspresi nasionalisme rakyat yang bahkan saat itu rela menyumbangkan harta bendanya agar negara ini mempunyai pesawat maskapai penerbangan sandiri," jelas Amin.
Dia mengatakan eksploitasi di tubuh Garuda Indonesia selama bertahun-tahun telah mengakibatkan maskapai penerbangan nasional yang mengusung misi kebesaran 'Merah putih' di pentas internasional berada di tepi jurang kepailitan.
"Masyarakat juga sudah dipertontonkan, salah satu simbol kebanggaan bangsa ini, telah dicederai dan dikhiyanati oleh mereka yang mementingkan nafsu untuk memperkaya diri," katanya.
"Kita juga trancam kehilangan ribuan SDM handal yang selama ini bergelut di industri penerbangan, sebuah kondisi yang sangat menyakitkan bagi kita semua," pungkas Amin. (RO/OL-09)
PT Pertamina berhasil meraih penghargaan tertinggi sebagai Pembina UMKM Paling Berdedikasi dalam ajang UMKM BUMN Award 2025.
RUU BUMN Perubahan diajukan karena adanya urgensi nasional pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Rini menjelaskan bahwa Tom Lembong pernah menugaskan PT PPI untuk mengendalikan harga gula melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri.
Mulai dari masa awal kemerdekaan yang fokus pada konektivitas dasar antarwilayah, hingga era Orde Baru yang membangun jalan nasional, pelabuhan, dan irigasi.
Perjalanan usaha sering kali berawal dari kecintaan pada tradisi keluarga. Inilah yang dialami Ratna, pemilik Baker’s Gram, sebuah UMKM di bidang kuline.
PENGAMAT badan usaha milik negara (BUMN) Toto Pranoto menyoroti peran penting PT Pegadaian untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan penerapan regulasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved