Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Amin AK mengungkapkan mismanajemen yang mengakibatkan kerugian di PT Garuda Indonesia.
Menurut Amin, perusahaan maskapai ini mengalami kebangkrutan bukan semata-mata karena akibat krisis pandemi Covid-19, namun lebih disebabkan tindakan moral hazard manajemen Garuda Indonesia selama bertahun-tahun yang membebani perusahaan pelat merah ini.
Dia mendesak agar dibentuk pansus yang mengungkap kasus yang terjadi di PT Garuda Indonesia ini.
"Karena itu pimpinan, saya Amin AK melalui forum ini mendesak agar DPR RI membentuk pansus untuk menangani kasus yang terjadi di PT Garuda Indonesia, agar persoalan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip good corporate governance terungkap secara terang benderang," papar Amin saat Rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021).
Politikus Fraksi PKS ini juga mendesak agar Badan Pemeriksa Keungan (BPK) melakukan audit investigasi secara menyeluruh, dan semua pelaku yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatanya di depan hukum tanpa terkecuali.
"Ini penting agar praktik-praktik moral hazard tidak terus terjadi di Badan Usaha Milik Negara," ujar Amin.
Di antara bentuk tindakan moral hazard yang diungkapkan Amin antara lain, adanya penggelembungan jumlah pesawat yang disewa, sebanyak 142 unit yang sebetulnya kebutuhan realnya 41 unit. Penggelembungan harga sewa 1,4 juta dolar AS perbulan, dari harga wajar 750 ribu dolar AS per bulan.
"Dan juga pemborosan keuangan perusahaan untuk melayani gaya hidup mewah para direksi dan komisaris," ungkapnya.
Wakil rakyat dapil Jawa Timur IV ini beranggapan jika permasalahan di PT Garuda Indonesia tidak ditangani dengan solusi yang tepat maka negara terancam kehilangan warisan terpenting dari pendiri bangsa.
"Garuda adalah bagian terpenting dari perjuangan bangsa Indonesia, dan merupakan ekspresi nasionalisme rakyat yang bahkan saat itu rela menyumbangkan harta bendanya agar negara ini mempunyai pesawat maskapai penerbangan sandiri," jelas Amin.
Dia mengatakan eksploitasi di tubuh Garuda Indonesia selama bertahun-tahun telah mengakibatkan maskapai penerbangan nasional yang mengusung misi kebesaran 'Merah putih' di pentas internasional berada di tepi jurang kepailitan.
"Masyarakat juga sudah dipertontonkan, salah satu simbol kebanggaan bangsa ini, telah dicederai dan dikhiyanati oleh mereka yang mementingkan nafsu untuk memperkaya diri," katanya.
"Kita juga trancam kehilangan ribuan SDM handal yang selama ini bergelut di industri penerbangan, sebuah kondisi yang sangat menyakitkan bagi kita semua," pungkas Amin. (RO/OL-09)
Dalam program yang berlangsung selama tiga hari (15–17 Agustus 2025), relawan dari berbagai BUMN menjalankan berbagai aktivitas sosial dan edukatif.
Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 menghadirkan ruang kolaborasi bagi para pakar, praktisi, UMKM, dan masyarakat untuk saling terhubung, belajar, dan berkembang bersama.
BADAI pandemi covid-19 memang menjadi sentilan luar bisa bagi banyak orang. Salah satunya Enih, pelaku UMKM yang sempat menggulung usaha warung kopinya.
RELAWAN Bakti BUMN di Bintan, Kepulauan Riau, melaksanakan kegiatan konservasi padang lamun, mangrove, terumbu karang, dan habitat dugong bertepatan dengan HUT ke-80 RI.
Relawan Bakti BUMN ini telah menjadi sarana pembelajaran bagi insan BUMN untuk turun langsung ke lapangan, memahami kebutuhan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang berdampak.
Dasco memastikan para Wakil Menteri (wamen) yang merangkap komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menerima tantiem
DPP Partai NasDem menerima kunjungan silaturahmi dari DPP PKS di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ketua DPW PKS DKI Jakarta Suhud Alynudin menegaskan pelantikan tersebut sekaligus menjadi langkah awal penyusunan program kerja untuk lima tahun ke depan.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved