Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bertekad menindak setiap pimpinan di jajaran Polri yang tidak bisa menjadi teladan. Ia menyebut Polri menjadi tumpuan rakyat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
“Peringatan tegas yang diberikan Bapak Kapolri patut kita apresiasi. Sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, polisi harus berhati-hati dalam bersikap. Rakyat menaruh harapan besar ke Polri,” kata Puan dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (29/10/2021).
Pernyataan tegas Jenderal Sigit disampaikan dalam penutupan pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61, dan Sespimma Polri angkatan ke-66 di Lembang, Jawa Barat, Rabu (27/10/2021) kemarin.
Kapolri mengatakan tak segan menindak tegas pimpinan yang tak mampu mengelola anak buahnya dengan baik.
Jenderal Sigit mengumpamakan siap memotong ‘kepala ikan yang tak mampu bersihkan ekor’ di tubuh Polri. Puan menilai, pernyataan Kapolri sebagai bentuk komitmen Polri untuk menindak tegas oknum-oknum polisi yang melakukan pelanggaran.
Dia berharap komitmen ini diikuti oleh seluruh jajaran Polri hingga tingkat terendah. “Sehingga tidak ada lagi warga masyarakat yang mendapatkan ketidakadilan dari oknum-oknum polisi yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik,” ucap Puan.
Politikus PDI-Perjuangan itu juga menyoroti adanya sejumlah penyimpangan yang dilakukan personel Polisi beberapa waktu belakangan.
Ia berharap ketegasan Kapolri menjadi bahan evaluasi bagi tiap-tiap pimpinan di jajaran Polri untuk berbenah diri.
“Semoga peringatan dari Kapolri dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan kontroversi oknum-oknum Polisi akhir-akhir ini yang viral di media sosial,” ujar Puan.
Dia pun meyakini konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang diusung Jenderal Sigit akan membawa Polri menjadi lebih baik.
Puan juga menilai masih jauh lebih banyak polisi yang baik dari pada segelintir oknum yang melakukan pelanggaran.
“Banyak sekali polisi yang bisa menjadi teladan, namun akhirnya menjadi kurang terlihat akibat adanya tindakan negatif dari segelintir oknum. Maka Polri harus fokus pada tugas pokoknya menjaga keamanan, melayani dan mengayomi masyarakat,” paparnya.
Lebih lanjut, Puan mendorong agar Polri terus bersinergi dengan berbagai instansi penjaga keamanan masyarakat, termasuk TNI. Dengan soliditas yang tinggi antar-lembaga, Polri diyakini dapat lebih banyak melindungi rakyat.
“Tingkatkan pelayanan untuk masyarakat melalui berbagai sarana yang ada. Polri juga harus semakin maju dengan memanfaatkan digitalisasi dalam mengayomi dan memberikan perlindungan ke rakyat,” tutup Puan. (RO/OL-09)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved