Jumat 29 Oktober 2021, 13:50 WIB

Wacana Jaksa Agung soal Hukuman Mati Koruptor hanya "Caper"

Tri subarkah | Politik dan Hukum
Wacana Jaksa Agung soal Hukuman Mati Koruptor hanya "Caper"

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jaksa Agung ST Burhanuddin

 

PENLITI Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, sangsi dengan wacana Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin soal kemungkinan menuntut hukuman mati dalam perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

Ia menekankan ancaman hukuman mati dalam perundang-undangan hanya bisa diterapkan pada dua kasus korupsi.

"Hukuman mati itu dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor hanya bisa dilakukan, diancamkan, kepada tindak pidana korupsi yang dilakukan ketika dalam kondisi bencana alam nasional dan atau krisis ekonomi. Sekarang pertanyaannya, apakah itu terpenuhi?" katanya saat dihubungi Media Indonesia dari Jakarta, Jumat (29/10).

Berkaca dari kasus-kasus yang diangani oleh Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, sejauh ini Zaenur belum menemukan kasus yang terkait dengan bencana alam maupun krisis ekonomi. Pandemi covid-19 yang melanda sejak 2020 pun dikategorikan sebagai bencana nonalam.

Baca juga: KPK Usut Kasus Dana Insentif Daerah Kabupaten Tabanan Bali

Untuk itulah, menurut Zaenur, wacana tersebut hanya bagian upaya untuk mencari perhatian dan simpati publik. "Saya khawatir ini lebih kepada meraih simpati publik dan khawatirnya ini tidak bisa dilaksanakan," ujar Zaenur.

Alih-alih hukuman mati, ia lebih menekankan pada pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi. Selain itu, karena korupsi adalah kejahatan ekonomi, hukuman yang paling tepat adalah pemisikinan. Sebab, lanjut Zaenur, koruptor takut miskin.

Zaenur juga menyebut bahwa penerapan hukuman mati tidak efektif untuk menurunkan kasus korupsi. "Pada intinya tidak ada korelasinya. Dan China yang menerapkan hukuman mati juga IPK-nya (Indeks Persepsi Ekonomi) rendah."

Sebelumnya, Burhanuddin disebut sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati. Ia menyinggung dua kasus megakorupsi yang ditangani Kejagung, yakni kasus pengelolaan keuangan dan penempatan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Kerugian keuangan negara dari kasus Jiwasraya mencapai Rp16,807 triliun, sedangkan ASABRI Rp22,788 triliun.

Kasus Jiwasraya menyeret delapan orang ke meja hijau, enam di antaranya telah dijebloskan ke dalam penjara. Sementara perkara ASABRI sampai saat ini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan delapan terdakwa.

"Bapak Jaksa Agung sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati guna memberikan rasa keadilan dalam penuntutan perkara dimaksud. Tentunya penerapannya harus tetap memperhatikan hukum positif yang berlaku serta nilai-nilai hak asasi manusia," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, kemarin. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA/Hafidz Mubarak A

KPK Duga Uang Hasil Suap Rahmat Effendi Mengalir ke Keluarga

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Selasa 25 Januari 2022, 08:50 WIB
Beredar kabar yang menyebut uang hasil suap Rahmat ikut dinikmati dan digunakan keluarganya. KPK memastikan bakal mencari bukti terkait...
MI/Bary Fathahilah

Taufik Basari: Usut Tuntas Temuan Kerangkeng Manusia

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 25 Januari 2022, 06:40 WIB
Taufik menyatakan tidak dibenarkan merampas kemerdekaan orang lain dan memperlakukannya secara tidak...
Antara

Demokrat: Kepastian Jadwal Pemilu 2024 Bantu Parpol Fokus Konsolidasi

👤Ant 🕔Senin 24 Januari 2022, 23:58 WIB
Herzaky menyampaikan Demokrat sejak awal menyetujui usulan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya