Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai dalam rangka memulihkan ekonomi, pemerintah sudah bekerja cukup maksimal. Dimana, beberapa bulan yang lalu, ekonomi Indonesia sempat mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah dan menyentuh lebih rendah minus 5%.
Dalam siaran persnya, baru-baru ini, Saleh menerangkan, di tengah pandemi Covid-19, resesi seperti ini tentu tidak mudah dihadapi. Perlu kerja keras dan keseriusan semua pihak untuk bertahan dan berupaya menaikkan kembali perekonomian nasional.
"Di titik ini, saya kira pemerintah bekerja maksimal. Buktinya, ekonomi bisa tumbuh positif. Tingkat pertumbuhannya sangat baik. Bahkan, sekarang sudah mendekati 5%. Itu artinya, kita sudah tidak resesi lagi. Tinggal bagaimana bisa mempertahankan dan meningkatkan yang ada saat ini,” kata Saleh.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR: Pesantren-Madrasah Diniyah Penentu Kemajuan Indonesia
Namun demikian, harus diakui bahwa pemerintah belum mampu mengantisipasi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ada puluhan juta pekerja yang terpaksa di-PHK dan dirumahkan, ini menurut Saleh harus menjadi perhatian. Mereka yang terdampak ini harus dipikirkan agar kembali bisa bekerja dan bisa menghidupi keluarganya.
“Karena itu, kita harus terus mendukung program bantuan subsidi, bantuan sosial, dan pelatihan-pelatihan kerja yang dilakukan pemerintah. Dengan begitu, masyarakat tetap memiliki daya beli. Di basis terendah di pedesaan, daya beli sangat berpengaruh untuk mendorong stabilitas ekonomi. Dengan bantuan langsung tunai menjadi sangat penting saat ini,” ujarnya.
Selain itu, Saleh meminta pemerintah memperbanyak program padat karya yang diyakini akan mampu menaikkan penghasilan masyarakat. Program seperti ini juga sekaligus dapat dipergunakan untuk memberikan pekerjaan sementara bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.
Di lain pihak, Saleh mendorong pemerintah untuk membantu para petani dan nelayan agar tetap produktif di masa pandemi ini. “Meskipun ada kesulitan ekonomi, namun mereka tetap bisa bertahan. Sebagai negara agraris, sektor pertanian dan perikanan harus dijadikan sebagai garda terdepan untuk melindungi kepentingan nasional,” imbuhnya.
Kemudian, dari segi pendidikan, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini mencatat, selama pandemi Covid-19, sektor pendidikan dinilai paling tertinggal. Pasalnya, pendidikan jarak jauh yang diterapkan tidak dapat berjalan maksimal. Kualitas pendidikan kita merosot tajam.
"Tidak ada inovasi dan kreasi dalam dunia pendidikan. Padahal, menterinya sangat paham IT. Faktanya, tidak kelihatan gebrakan dalam bidang tersebut. Yang ada, para siswa, wali murid, dan pendidik jenuh. Pembelajaran sangat monoton. Banyak di antara siswa yang belajar sambil main game,” jelasnya.
Kalaupun ada PTM saat ini, sambung Saleh, tetapi tetap belum maksimal. Pembatasan yang ada, tetap menyisakan berbagai persoalan di sekolah. “Seharusnya, ini yang diatasi pemerintah. Termasuk bagaimana agar dilakukan testing secara berkala bagi siswa dan pengajar. Dengan begitu, semua yang mengikuti PTM diyakini sehat. Agar tidak membebani sekolah dan orang tua murid, testing tersebut hendaklah dibebankan pada APBN,” tutupnya. (RO/OL-10)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,0% pada 2025 dan 5,1% pada 2026.
BI memutuskan menahan BI Rate di level 4,75% dalam RDG Januari 2026. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, total kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara mencapai 24.702.664 orang, atau meningkat 53,50 persen dibandingkan 2025.
Pemerintah dan pelaku usaha mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri untuk merealisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa tekanan terhadap kelompok kelas menengah bawah menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar khususnya bagi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved