Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
ANGGOTA DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai dalam rangka memulihkan ekonomi, pemerintah sudah bekerja cukup maksimal. Dimana, beberapa bulan yang lalu, ekonomi Indonesia sempat mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah dan menyentuh lebih rendah minus 5%.
Dalam siaran persnya, baru-baru ini, Saleh menerangkan, di tengah pandemi Covid-19, resesi seperti ini tentu tidak mudah dihadapi. Perlu kerja keras dan keseriusan semua pihak untuk bertahan dan berupaya menaikkan kembali perekonomian nasional.
"Di titik ini, saya kira pemerintah bekerja maksimal. Buktinya, ekonomi bisa tumbuh positif. Tingkat pertumbuhannya sangat baik. Bahkan, sekarang sudah mendekati 5%. Itu artinya, kita sudah tidak resesi lagi. Tinggal bagaimana bisa mempertahankan dan meningkatkan yang ada saat ini,” kata Saleh.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR: Pesantren-Madrasah Diniyah Penentu Kemajuan Indonesia
Namun demikian, harus diakui bahwa pemerintah belum mampu mengantisipasi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ada puluhan juta pekerja yang terpaksa di-PHK dan dirumahkan, ini menurut Saleh harus menjadi perhatian. Mereka yang terdampak ini harus dipikirkan agar kembali bisa bekerja dan bisa menghidupi keluarganya.
“Karena itu, kita harus terus mendukung program bantuan subsidi, bantuan sosial, dan pelatihan-pelatihan kerja yang dilakukan pemerintah. Dengan begitu, masyarakat tetap memiliki daya beli. Di basis terendah di pedesaan, daya beli sangat berpengaruh untuk mendorong stabilitas ekonomi. Dengan bantuan langsung tunai menjadi sangat penting saat ini,” ujarnya.
Selain itu, Saleh meminta pemerintah memperbanyak program padat karya yang diyakini akan mampu menaikkan penghasilan masyarakat. Program seperti ini juga sekaligus dapat dipergunakan untuk memberikan pekerjaan sementara bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.
Di lain pihak, Saleh mendorong pemerintah untuk membantu para petani dan nelayan agar tetap produktif di masa pandemi ini. “Meskipun ada kesulitan ekonomi, namun mereka tetap bisa bertahan. Sebagai negara agraris, sektor pertanian dan perikanan harus dijadikan sebagai garda terdepan untuk melindungi kepentingan nasional,” imbuhnya.
Kemudian, dari segi pendidikan, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini mencatat, selama pandemi Covid-19, sektor pendidikan dinilai paling tertinggal. Pasalnya, pendidikan jarak jauh yang diterapkan tidak dapat berjalan maksimal. Kualitas pendidikan kita merosot tajam.
"Tidak ada inovasi dan kreasi dalam dunia pendidikan. Padahal, menterinya sangat paham IT. Faktanya, tidak kelihatan gebrakan dalam bidang tersebut. Yang ada, para siswa, wali murid, dan pendidik jenuh. Pembelajaran sangat monoton. Banyak di antara siswa yang belajar sambil main game,” jelasnya.
Kalaupun ada PTM saat ini, sambung Saleh, tetapi tetap belum maksimal. Pembatasan yang ada, tetap menyisakan berbagai persoalan di sekolah. “Seharusnya, ini yang diatasi pemerintah. Termasuk bagaimana agar dilakukan testing secara berkala bagi siswa dan pengajar. Dengan begitu, semua yang mengikuti PTM diyakini sehat. Agar tidak membebani sekolah dan orang tua murid, testing tersebut hendaklah dibebankan pada APBN,” tutupnya. (RO/OL-10)
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini dikritik dan menjadi diskursus di ruang publik. Itu karena angka-angka yang dirilis dianggap tidak mencerminkan realitas yang ada. Angka
Presiden rabowo Subianto menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN.
Pemerintah provinsi sangat aktif dan peduli terhadap dunia usaha, bahkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan sinergi berjalan.
Menteri Pariwisata menjelaskan perjalanan wisatawan nusantara pada kuartal kedua 2025 mencapai 331,37 juta perjalanan atau meningkat 22,32% dibandingkan kuartal kedua 2024.
Gaikindo menyatakan daya beli masyarakat saat ini masih lesu, tercermin dari tren penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Core menilai ada kejanggalan beberapa komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved