Minggu 24 Oktober 2021, 16:36 WIB

DPR: Kebijakan Penumpang Pesawat Wajib PCR Dipertanyakan

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
DPR: Kebijakan Penumpang Pesawat Wajib PCR Dipertanyakan

Ist/DPR
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sati.

 

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Putih Sati menyoroti soal kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes PCR bagi penumpang pesawat. Padahal diketahui sebelumnya syarat perjalanan udara cukup hasil tes rapid antigen untuk wilayah Jawa-Bali, dan kewajiban PCR hanya untuk penumpang yang baru menerima vaksin dosis pertama.

“Kami meminta pemerintah mengkaji ulang aturan baru yang mewajibkan tes PCR bagi penumpang pesawat, karena angka kasus Covid makin susut dan aturan baru ini akan menyulitkan masyarakat,” kata Putih dalam keterangan pers yang diterimabaru-baru ini. 

Putih menambahkan pemerintah seharusnya sedikit melonggarkan aturan karena penurunan angka kejadian Covid-19 dari hari ke hari.

“Makin susut Covid-19 kok aturannya makin ribet. Negara lain yang turun angka kejadian Covid-19-nya justru melonggarkan, tapi di Indonesia justru malah sebaliknya, semakin menyulitkan. Ini memberatkan masyarakat yang akan bergerak kembali memulihkan perekonomian,” tambahnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga menyampaikan konfirmasi angka kejadian Covid-19 yang menurun merupakan cerminan dari kedisiplinan masyarakat menaati prokes dan partisipasinya menyukseskan program vaksinasi Covid-19.

“Partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menghentikan pandemi dengan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan dan kesediaan mengikuti vaksin perlu diapresiasi juga oleh pemerintah, bukan justru makin diberatkan dengan biaya-biaya lain,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan aturan baru melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 yang menyebutkan kewajiban tes Polymerase Chain Reaction (PCR) bagi penumpang perjalanan antarwilayah dengan pesawat udara. (RO/OL-09)

Baca Juga

Dok MI

Perjuangan Menghadirkan UU TPKS Harus Jadi Gerakan Bersama

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Desember 2021, 23:40 WIB
RUU TPKS bukan terkait perlindungan korban kekerasan seksual semata, lebih dari itu sangat terkait dengan hak asasi...
Antara

Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri Bisa Risaukan Investor

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Desember 2021, 23:36 WIB
Budi khawatir investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia khawatir dengan vonis...
Dok Kemendagri

Kemendagri Susun Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Desember 2021, 22:12 WIB
Indeks tersebut akan digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya