Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantar Eko Pratama mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang menindak tegas bawahannya yang bertindak sewenang-wenang. Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram (TR) terkait penindakan tegas oknum kepolisian yang melakukan kekerasan berlebihan.
Eko menerangkan upaya Kapolri Jenderal Sigit mengeluarkan TR tersebut menunjukkan komitmen ingin membentuk citra Polri yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Korpus BEM Nusantara itu menyatakan jika tindakan itu sangat tepat dilakukan
“Kami memuji tindakan serius dari pak Kapolri, Sigit Prabowo. Kapolri tentu menginginkan citra polisi yang humanis. Sehingga tidak terpuji seperti yang dilakukan salah satu oknum anggotanya memang tepat segera diberi ganjaran sesuai,” kata Eko, pada Rabu (20/10).
Lalu, Eko juga menerangkan bahwa pihaknya sepakat atas langkah preventif Kapolri itu. Sebab TR juga merupakan respons yang baik dari Kapolri terkait kondisi jajarannya. Menurutnya, Polri saat ini lebih baik lantaran sudah mampu mendengar kritik, menyerap aspirasi atas pelanggaran yang terjadi di internal.
Baca juga : Relawan Anies Mendeklarasikan Anies Sebagai Capres 2024
“Kami sepakat bahwa TR Kapolri itu adalah sebuah respons yang bagus, daripada tidak direspons sama sekali. Apalagi jika mengenang internal polisi zaman dulu-dulu yang cenderung ada sifat membela diri dan apologi. Saya kiri respon ini sangat baik, meski kejadian represif ini tentu bukan yang pertama kali terjadi,” tutur Eko.
Dengan keberadaaan TR tersebut, Eko mengharap akan ada efek jera kedepannya agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
“Kejadian serupa semoga tidak terjadi lagi di internal Polri. TR dari Kapolri itu sudah cukup kuat untuk meredam anggota lain melakukan praktik serupa.” pungkasnya. (OL-7)
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Salah satu poin fundamental dalam rekomendasi tersebut adalah penegasan kedudukan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah otoritas Presiden.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Listyo menyatakan bahwa Polri terus melangkah dengan berbagai upaya sosialisasi skala besar untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran penegak hukum di lapangan.
Pengamat Sebut Polri Perlu Fokus pada Penguatan Reformasi Internal
AKSI menolak Pilkada tak langsung yang mana pemilihan lewat DPRD digelar oleh BEM Nusantara DIY di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Saat ini sengketa Pemilu 2024 dalam proses sidang di Mahkamah Konstitusi (MK)
Sambut bulan suci Ramadan, BEM PTNU SeNusantara lakukan kegiatan silaturahmi sosial antar pengurus BEM
Indonesia hari ini mengalami kondisi darurat demokrasi dengan mempertontonkan pengangkangan konstitusi demi melanggengkan nepotisme.
Mahasiswa menolak segala upaya pengkerdilan demokrasi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Pangeran Dharma Kusuma Indramayu melayangkan somasi terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved