Mahasiswa Inginkan Proses Demokrasi yang Sehat

MAHASISWA Universitas Nusaputra Sukabumi menolak upaya pengkerdilan demokrasi. Penolakan tersebut disampaikan dalam kegiatan diskusi Mimbar Sejajar bertajuk ‘ancaman demokrasi dikebiri’ yang difasilitasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) hingga organisasi mahasiswa Cipayung. 

Dalam diskusi terbuka tersebut dibahas mengenai bagaimana seharusnya demokrasi saat ini berjalan.  Selanjutnya dikaitkan dengan berbagai studi kasus mengenai ancaman demokrasi yang dikebiri seperti penyusutan ruang publik masyarakat dengan mempersempit ruang kritik, ketidakseimbangan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

“Dan proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang berintegritas sebagai cara untuk mempertahankan puncak kekuasaan pemerintah,” ujar perwakilan mahasiswa Angga Septiana Ardianto mengutip keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (16/1). 

Baca juga : Tidak Netral, BEM Institut Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Somasi Jokowi

Angga menjelaskan mahasiswa telah mengambil sikap yang jelas terkait semakin parahnya kondisi demokrasi di Indonesia. Mahasiswa mendesak agar negara bisa memulihkan hak masyarakat dan menghentikan represif aparat kepada warga yang bersuara kritis di bidang HAM, lingkungan, hak  perempuan atau kesetaraan gender, hak-hak adat dan anti korupsi, juga isu keragaman atau inklusifitas.

Baca juga : Mahasiswa NTB Kompak Tolak Praktik Dinasti Politik

“Negara harus memulihkan penegakan hukum atau atas korupsi,  pelanggaran berat hak asasi, dan kejahatan ekologis yang merusak bumi dan merenggut hak-hak generasi mendatang,” lanjutnya. 

Dirinya juga mengatakan bahwa negara perlu menjamin kebebasan masyarakat  memilih pemimpin dalam seluruh tingkatan yang faham terhadap hak asasi, punya integritas tinggi, tidak punya jejak melakukan pelanggaran hak asasi dan kekuasaan inklusif dna menjunjung tinggi kesetaraan.

“Menghentikan segala bentuk penggunaan aparat penegak hukum untuk  hal-hal apapun, kecuali bagi penegakan hukum yang jujur, adil dan  bermartabat,” terangnya. 

Negara harus memulihkan integritas badan pengawas seperti DPR dan stop  menyalahgunakan penegak hukum seperti KPK maupun MK demi  kepentingan keluarga dan golongan sendiri.  Menjaga Pemilu jujur, adil, damai, bermartabat dan inklusif dan rakyat harus bergerak bersama mencegah politik dinasti, dan kembalinya tirani.

“Mahasiswa harus segera mengkonsolidasikan diri dan mengambil tantangan sejarah untuk berdiri tegak menjadi tonggak demokrasi dengan  menolak kembalinya orde baru, dan republik rasa kerajaan. Rakyat, Mahasiswa, Pers bersatu untuk supremasi hukum Indonesia,” ujarnya. 

Angga juga menjelaskan bahwa mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari buruh, petani, nelayan, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menggelorakan dan mengawal Pemilu tahun 2024 yang penuh kejujuran, keadilan, dan demokratis, tanpa intervensi Penguasa, POLRI, dan Presiden. (Z-8)