Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BERBAGAI modus dilancarkan oknum mafia tanah dalam memuluskan aksinya. Salah satunya berpura-pura membeli rumah kepada korban yang sudah diincar.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Sofyan Djalil mencontohkan, kasus itu seperti yang dialami oleh Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang kena tipu dalam kasus sertifikat tanah rumah milik ibunya.
"Yang banyak korban ini adalah penipuan dengan meminjam atau pura-pura beli rumah. Mafia tanah datang, pura-pura ingin membeli rumah, kemudian dia minta sertifikat. Sertifikat ini lalu dipalsukan," terang Sofyan dalam konferensi pers virtual, Senin (18/10).
Setelah mendapatkan sertifikat itu, mafia tanah biasanya akan memberikan uang muka soal pembelian rumah itu.
Baca juga : Pemerintah Tegaskan Keseriusan Berantas Mafia Tanah
Menteri ATR/BPN menyebut, misalnya harga satu rumah yang akan dijual adalah Rp20 miliar, oknum tersebut akan membayar uang muka senilai Rp1 miliar, agar terlihat sebagai pembeli yang asli.
"Oleh sebab itu tips kepada masyarakat, kalau mau menjual rumah, kalau tidak punya pengalaman sebaiknya jangan lakukan sendiri, kecuali pembelinya dikenal. Jangan Nanti tiba-tiba yang datang itu bagian dari mafia tanah. Hati-hati," pesannya.
Kemudian, modus operandi lainnya adalah keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di bidang layanan pertanahan. Sofyan membeberkan, tidak sedikit pejabat publik itu terlibat dalam mafia tanah.
"PPAT juga banyak dari bagian mafia tanah. Kita ambil tindakan keras, pecat juga kalau ketahuan. Sudah ada yang kita pecat PPAT . Hati-hati masyarakat, misalnya kalau megecek tanah atau sertifikat itu jangan dilepas ke pihak ketiga untuk mengecek, Karena bisa dipalsukan," tutupnya. (OL-7)
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, mengungkapkan 1,1 juta hektare tanah yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diberdayakan untuk kepentingan masyarakat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjawab pengaduan masyarakat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Banten.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong semua unit kerja Kementerian ATR/BPN agar wajib berinovasi meningkatkan pelayanan.
Nusron mengungkapkan salah satu tugas pertama yang akan segera ia jalankan adalah mempersiapkan panitia pengadaan tanah dalam rangka menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur.
Nusron ingin mafia tanah dibuat jera tidak hanya dengan pasal tindak pidana umum, tapi juga tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Nusron menjelaskan pihaknya siap berkoordinasi dengan Kapolri untuk penegakan hukum terkait berbagai isu-isu kejahatan di bidang pertanahan khususnya dalam memberantas mafia tanah.
KASUS dugaan penipuan tanah yang dialami Mbah Tupon di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), belakangan ini viral.
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyebut mafia tanah hingga saat ini masih bebas bermain di seluruh wilayah Indonesia.
MAFIA tanah di Bali semakin berani dan terang-terangan. Terbaru, tanah milik pria tua berusia 72 tahun bernama Made Gede Gnyadnya dipecah ke dalam bentuk 26 sertifikat HGB.
Edison menjelaskan bahwa fenomena ini telah berlangsung lama dan menjadi metode mafia tanah di wilayah pesisir.
PENGADILAN Negeri (PN) Subang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada terdakwa kasus mafia tanah, Ani Kartini Kustiani (AKK).
AREA depan rumah dinas Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe di Tokyo mendadak ramai didatangi puluhan orang, Minggu (1/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved