Senin 18 Oktober 2021, 19:52 WIB

KPU Berharap Tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 tak Beririsan

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
KPU Berharap Tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 tak Beririsan

MI/Susanto
Anggota KPU RI Arief Budiman

 

KOMISI Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengharapkan tahapan pemilu dan pilkada tidak beririsan pada Pemilu Serentak 2024 sesuai usulan pemerintah.

"Boleh, kami sanggup laksanakan pemilu pada 15 Mei 2024, namun ada syaratnya. Ini agar tahapan pemilu dan pilkada tidak beririsan," kata Anggota KPU RI Arief Budiman dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Bawaslu Kepri, hari ini.

Arif mengungkapkan syarat yang diinginkan KPU RI yakni pemungutan suara untuk Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan pada 21 Februari 2025. Jika pemungutan suara pilkada 21 Februari 2025, menurut dia irisan tahapan pilkada dapat terhindarkan.

Beban kerja penyelenggara pemilu dan pilkada juga tidak menumpuk, dan tidak terlalu berat.

"Kalau pemungutan suara dilaksanakan pada 27 November 2024, banyak tahapan pemilu dan pilkada yang beririsan. Ini tidak efektif, potensial menimbulkan masalah, dan penyelenggara pasti kelelahan. Ini beban berat," ujarnya.

Baca juga: Penyidik KPK Patok Rp10 Miliar untuk Pengembalian Aset Kasus Korupsi

Arief mengemukakan sampai sekarang jadwal pemungutan suara belum ditetapkan. KPU mengusulkan pemilu serentak dilaksanakan pada 21 Februari 2024, sedangkan pilkada serentak pada 27 November 2024 berdasarkan UU Nomor 10/2016.

"Kalau dilaksanakan (pemilu) 21 Februari 2024, ada jarak tiga bulan pendaftaran calon, tetapi kalau 15 mei 2024 bisa melampaui masa jabatan kepala daerah," jelasnya.

Sementara pemerintah mengusulkan pemilu serentak dilaksanakan 15 Mei 2024, dan pilkada serentak pada 27 November 2024.

Setidaknya ada lima tahapan antara pemilu dan pilkada saling beririsan pada tahun 2024. Persoalan lain juga muncul jika dikaitkan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

"Usulan kami ini bukan melempar isu, tetapi sudah kami sampaikan dan sudah dikonsultasikan ke berbagai pihak terkait," ucapnya.(Ant/OL-4)

Baca Juga

Dok MI

Perjuangan Menghadirkan UU TPKS Harus Jadi Gerakan Bersama

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Desember 2021, 23:40 WIB
RUU TPKS bukan terkait perlindungan korban kekerasan seksual semata, lebih dari itu sangat terkait dengan hak asasi...
Antara

Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri Bisa Risaukan Investor

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Desember 2021, 23:36 WIB
Budi khawatir investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia khawatir dengan vonis...
Dok Kemendagri

Kemendagri Susun Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Desember 2021, 22:12 WIB
Indeks tersebut akan digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya