Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Operasi itu disebut terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur di Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin.
"Kami mengamankan beberapa orang terkait pengadaan proyek infrastruktur. Semua masih akan didalami keterlibatannya, tidak menutup kemungkinan akan berkembang," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Sabtu (16/10).
Ghufron menyampaikan para pihak yang diamankan tengah diperiksa. Komisi antirasuah itu nantinya akan memberi penjelasan lebih lanjut mengenai kasus dan penetapan tersangka.
"Mohon bersabar terlebih dahulu kami masih bekerja," imbuhnya.
Baca juga: OTT KPK di Sumsel Dilaporkan Jerat Bupati Musi Banyuasin
OTT tersebut dilakukan tim KPK, Jumat (15/10) malam. Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan tim komisi masih bekerja mengumpulkan keterangan dari para pihak yang diamankan. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status para terperiksa.
"KPK masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan hasil pemeriksaan yang saat ini masih berlangsung," ujar Ali Fikri.
Informasi yang dihimpun, operasi senyap tersebut diduga turut menjaring Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin dan kepala dinas Pemkab Musi Banyuasin.
Dodi Reza Alex Noerdin merupakan anak mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Adapun Alex saat ini ditahan Kejaksaan Agung setelah menjadi tersangka dua kasus.
Pertama, kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel 2010-2019. Kedua, dugaan korupsi dana hibah terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (OL-1)
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim hujan di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) masih akan berlangsung hingga akhir April atau awal Mei 2026.
P1 (Penumbra mulai) gerhana bulan total di Sumsel akan terjadi pukul 22.26 wib, Minggu malam.
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved