Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Pasalnya, hal itu bisa berujung pada hedonisme. Menurut dia, media sosial harus digunakan dengan tanggung jawab. Salah satu media sosial yang disinggung Burhanduddin ialah TikTok.
"Tolong hindari memamerkan kemewahan atau hedonisme dan kehidupan sehari-hari kita di media sosial. Saya juga ingatkan sekali lagi untuk teman-teman, hindari bermain TikTok yang ujungnya adalah hedonisme," ujar Burhanuddin dikutip dari kanal YouTube Kejaksaan RI, Selasa (12/10).
Menanggapi hal itu, Digital Business Consultant,Tuhu Nugraha menilai larangan tersebut menunjukan kekakuan kejaksaan mengikuti perkembangan teknologi informasi.
"Ini akan tertinggal dari perkembangan publik, karena susah juga melarang. Sekarang hal yang lebih baik dilakukan pengaturan rambu-rambunya dibanding melarang, dirangkul tapi dengan beberapa etika dan aturan," ujar Tuhu, Kamis (14/10).
Alih-alih melarang, ia menyarankan lebih baik memberikan aturan yang jelas. "Boleh membuat konten Tiktok dengan pesan apa dan tidak boleh di lokasi mana saja beserta etikanya," tandas Tuhu.
Ia menambahkan, Kejagung bisa membuat konten yang menarik terkait dengan capaian kinerjanya. "Jadi tergantung pesan apa yang ingin disampaikan ke publik. Sangat bisa itu, karena segala lapisan masyarakat justru adanya di Tiktok," ujarnya.
Tuhu lantas memberikan contoh yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menurutnya sangat bagus sebagai panduan. Menurutnya di TNI tak ada pelarangan, namun lebih tegas kepada aturannya. "Jadi tidak dilarang tapi lebih bagaimana itu bisa membantu membangun reputasi TNI. Mereka banyak bikin Tiktok anggotanya, tapi nggak pernah ada di markas TNI dan temanya hampir seragam yaitu tentang sosok TNI beserta keluarganya," ujarnya.
Menurutnya, perkembangan aplikasi Tiktok saat ini sangat pesat, karena orang lelah dengan Instagram yang harus terlihat sempurna, bahagia dan kaya. "Tiktok membuat orang bisa tampil apa adanya dan utamanya ada ‘kode etik tak tertulis’ untuk tidak saling membully," kata dia.
Selain itu, institusi Polri juga turut meramaikan konten di Tiktok untuk membangun imej polisi sebagai sahabat masyarakat. Namun dirinya mengingatkan terkait dengan mitigasi resikonya jika membuat di lingkungan kantor. "Iya anggota Polri juga boleh, mereka mau mengejar image polisi sebagai sahabat publik. Ini perlu edukasi tentang mitigasi risikonya," pungkasnya. (Ant/OL-8)
Peninjauan banjir Pekalongan dilakukan untuk memastikan keselamatan warga terdampak sekaligus mengecek kesiapan penanganan banjir secara berlapis.
Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, Sabtu (17/1) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh misalnya, ratusan ribu penyintas banjir masih krisis kebutuhan dasar.
BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, serta mitra swasta terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengatakan masih ada siswa korban bencana banjir Aceh yang belajar di tenda pengungsian.
BENCANA banjir dan 18 titik longsor melanda Kabupaten Jepara, sebanyak 1.445 keluarga ( 3.522 jiwa) warga Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara terisolasi akibat terputusnya akses jalan.
mitigasi bencana tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menyentuh perubahan perilaku serta penguatan kesiapan mental masyarakat
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved