Kamis 14 Oktober 2021, 18:34 WIB

KPK Petakan Kerawanan Korupsi di 542 Pemda dan 98 K/L

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Petakan Kerawanan Korupsi di 542 Pemda dan 98 K/L

Antara
Petugas membersihkan logo KPK yang terpasang di luar gedung.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) periode 2021. Penilaian terhadap instansi pemerintahan yang rutin digelar sejak 2016, kali ini digelar jauh lebih masif.

Adapun survei menyasar 508 pemerintah kabupaten/kota, 34 pemerintah provinsi dan 98 kementerian/lembaga (K/L). "Dalam survei ini, akan melihat apakah masih terjadi risiko korupsi. Silakan diisi dengan bebas tanpa tekanan, karena identitas orang yang disurvei menjadi rahasia KPK," tegas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam seminar virtual, Kamis (14/10).

Lembaga antirasuah menyatakan bahwa SPI penting untuk mengukur tingkat integritas pemerintah daerah (pemda) dan K/L. Selain itu, lanjut Alexander, SPI juga bertujuan mengukur tingkat korupsi di setiap instansi melalui persepsi dan pengalaman dari masyarakat, serta pegawai.

Baca juga: KPK: 90% Kasus Korupsi di Daerah Terkait Barang dan Jasa

SPI 2021 yang digelar Agustus-Oktober, melibatkan responden pegawai pemda atau K/L terkait. Survei juga melibatkan responden masyarakat umum dan swasta sebagai pengguna layanan publik. Target responden sebanyak 214.106 orang, yang akan mengisi kuisioner daring.

"Tingkat SPI tinggi bukan berarti di situ tidak ada korupsi. Sebaliknya, jika tingkat SPI rendah itu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan. SPI memberi panduan untuk perbaikan, area mana yang masih banyak praktek korupsi di K/L dan pemda," imbuhnya.

Baca juga: Soal Kasus Korupsi Bupati Banjarnegara, KPK Periksa Dua Saksi

Adapun area rawan yang diukur dalam SPI, yakni pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, pelayanan publik seperti perizinan, hingga anggaran fiktif. Alexander mengatakan penilaian integritas juga bisa menjadi ujian terhadap program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang dijalankan pemerintah.

"Nanti kita lihat, apakah instansi yang sudah meraih predikat WBK, sejalan dengan surveinya. Nanti ketahuan berapa tingkat penilaian integritas dibandingkan predikat WBK. SPI bisa mengukur komitmen pimpinan K/L dan daerah dalam pemberantasan korupsi," ungkap Alexander.

Dari hasil SPI sebelumnya, risiko korupsi dihadapi seluruh instansi. Sebagai contoh, pada SPI 2019 yang melibatkan 27 K/L dan 100 pemda. Survei tersebut menunjukkan keberadaan calo untuk pelayanan publik ditemukan pada 99% instansi. Gratifikasi dalam pelayanan publik juga ditemukan pada 91% instansi.(OL-11)
 

Baca Juga

Antara

Jokowi Harus Tunjukan Posisi Indonesia di Asia Tenggara

👤Sri Utami 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 17:45 WIB
Presiden Jokowi sudah memberikan prioritas pada diplomasi ekonomi  yang sangat menonjol pada 7 tahun...
Antara

Tarik Ulur Jadwal Pemilu 2024 Harus Disudahi

👤Emir Chairullah 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 17:44 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentu memiliki perhitungan yang matang atas usulan agar hari pemungutan suara Pemilu 2024 diadakan 21 Februari...
Ist/DPR

DPR: Kebijakan Penumpang Pesawat Wajib PCR Dipertanyakan

👤Insi Nantika Jelita 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 16:36 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sati menyoroti soal kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes PCR bagi penumpang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Krisis Energi Eropa akan Memburuk

Jika situasinya tidak membaik dalam beberapa bulan ke depan, ada potensi krisis ekonomi yang menghancurkan

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya