TIM seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didorong untuk membuat pakta integritas. Tujuannya agar tim bisa membentengi diri serta memastikan proses seleksi berjalan secara netral atau tanpa intervensi dari pihak manapun.
"Tim seleksi mula dari semua mula (proses pemilu 2024) penting membentengi tim seleksi. (Mereka) harus diikat sebagai komitmen, melalui pakta integritas. (Apa) yang boleh dan tidak boleh seperti bertemu calon secara sengaja atau tidak sengaja," ujar Ketua Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, Nur Hidayat Sardini dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Senin (11/10)
Ia menuturkan, tim seleksi menjadi kunci dimulainya pelaksanaan pemilu yang berintegritas yakni melakukan rekrutmen calon penyelenggara pemilu. Mengingat konstelasi politik akan sangat sengit menjelang pemilu 2024, Nur Hidayat mengingatkan agar tim seleksi tidak terpengaruh oleh kelompok atau pihak manapun termasuk organisasi masyarakat (ormas).
Baca juga: Tim Seleksi Anggota KPU & Bawaslu Janji Transparan dan Independen
"Konstelasi yang sangat lazim terjadi adalah keterlibatan ormas. Tim seleksi harus imun terhadap hal itu. Saya sayangkan kalau itu sampai terjadi, bangunan demokrasi akan rusak," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Seleksi Juri Ardiantoro menuturkan tim akan mendiskusikan formulasi dalam rekrutmen calon anggota KPU dan Bawaslu yang independen, imparsial dan mandiri. "Nanti sambil jalan kita diskusikan prosesnya," ujar Juri.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan integritas dari anggota tim seleksi sudah tidak diragukan. Mereka, ujarnya, sudah diberikan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengemban tugas tersebut.
"Sudah jelas. Sudah cek presiden ya toh. Independen, imparsial, seperti apa beliau. Beliau-beliau ini jagoan semua ada bang Candra Hamzah, Prof. Hamdi Muluk. Beliau-beliau sudah kuat dengan tekanan kanan-kiri," ucap Tito. (OL-4)
