Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didorong untuk membuat pakta integritas. Tujuannya agar tim bisa membentengi diri serta memastikan proses seleksi berjalan secara netral atau tanpa intervensi dari pihak manapun.
"Tim seleksi mula dari semua mula (proses pemilu 2024) penting membentengi tim seleksi. (Mereka) harus diikat sebagai komitmen, melalui pakta integritas. (Apa) yang boleh dan tidak boleh seperti bertemu calon secara sengaja atau tidak sengaja," ujar Ketua Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, Nur Hidayat Sardini dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Senin (11/10)
Ia menuturkan, tim seleksi menjadi kunci dimulainya pelaksanaan pemilu yang berintegritas yakni melakukan rekrutmen calon penyelenggara pemilu. Mengingat konstelasi politik akan sangat sengit menjelang pemilu 2024, Nur Hidayat mengingatkan agar tim seleksi tidak terpengaruh oleh kelompok atau pihak manapun termasuk organisasi masyarakat (ormas).
Baca juga: Tim Seleksi Anggota KPU & Bawaslu Janji Transparan dan Independen
"Konstelasi yang sangat lazim terjadi adalah keterlibatan ormas. Tim seleksi harus imun terhadap hal itu. Saya sayangkan kalau itu sampai terjadi, bangunan demokrasi akan rusak," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Seleksi Juri Ardiantoro menuturkan tim akan mendiskusikan formulasi dalam rekrutmen calon anggota KPU dan Bawaslu yang independen, imparsial dan mandiri. "Nanti sambil jalan kita diskusikan prosesnya," ujar Juri.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan integritas dari anggota tim seleksi sudah tidak diragukan. Mereka, ujarnya, sudah diberikan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengemban tugas tersebut.
"Sudah jelas. Sudah cek presiden ya toh. Independen, imparsial, seperti apa beliau. Beliau-beliau ini jagoan semua ada bang Candra Hamzah, Prof. Hamdi Muluk. Beliau-beliau sudah kuat dengan tekanan kanan-kiri," ucap Tito. (OL-4)
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved