Senin 11 Oktober 2021, 17:56 WIB

Ketua MPR Bertekad Rampungkan Amendemen UUD 1945 Sebelum Lengser

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Ketua MPR Bertekad Rampungkan Amendemen UUD 1945 Sebelum Lengser

MI/SENO
Ketua MPR Bambang Soesatyo

 

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoset) berharap rencana amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dapat rampung sebelum periode kepemimpinan MPR/DPR 2019-2024 berkahir.

Dirinya menegaskan bahwa saat ini badan kajian MPR terus bekerja melaksanakan tugasnya mengkaji kebutuhan amendemen pengaturan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ke dalam konstitusi.

"Targetnya paling lambat akhir tahun depan sudah berjalan," tutur Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/10).

Dijelaskan oleh Bamsoet badan kajian MPR yang dipimpin oleh politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat telah mengundang bayak pihak mulai dari akademisi, praktisi, hingga seluruh pemuka agama untuk membahas perlu tidaknya penerapan PPHN dalam UUD. Bamsoet menuturkan MPR telah memiliki jadwal kerja yang telah terukur dalam melakukan rencanan amendemen terbatas.

Baca juga: Demokrat Ajukan Diri Sebagai Pihak Tergugat AD/ART di MA

"Sehingga harapan saya di akhir jabatan kita semua nanti, hasilnya bukan lagi rekomendasi kepada periode yang akan datang lagi," ungkapnya.

Selain bekerja melalui badan kajian, Bamsoet juga menjelaskan bahwa para pimpinan MPR terus melakukan kunjungan-kunjungan agenda silaturahmi politik kebangsaan. Dalam safari politik tersebut, MPR menyerap apsirasi-aspirasi yang disampaikan oleh para tokoh dan pimpinan-pimpinan partai politik (parpol).

"Kita sudah menyerap apa yang beliau sampaikan. Memang variatif," ungkapnya.

Setelah badan kajian MPR selesai melakukan tugasnya, Bamsoet menjelaskan bahwa ke-9 pimpinan MPR juga akan melakukan lagi kunjungan kepada tokoh-tokoh dan para ketua umum parpol untuk menyampaikan hasil kajian yang telah dilakukan. Bamsoet optimis, rencana amendemen terbatas UUD dapat diterima oleh para ketua umum parpol.

Untuk menghindari bola liar dalam proses amendemen terbatas, Bamsoet menjelaskan bahwa amendemen hanya dilakukan berdasarkan hasil kajian yang disampaikan oleh Badan Kajian MPR. Bamoset meyakini proses amendemen tidak akan ditumpangi dengan agenda lain selain penyusunan PPHN.

"Tidak ada upaya-upaya penumpang gelap yang akan memanfataakan ini yang sifatnya poltiik praktis," ungkapnya. (OL-4)

Baca Juga

Biro Pers Setpres

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina Angkat Indonesia di Mata Dunia

👤Abdillah M Marzuqi 🕔Senin 27 Juni 2022, 22:53 WIB
Menurutnya, politik bebas aktif menjadi satu alasan kunci Jokowi bisa melakukan kunjungan ke dua...
Dok pribadi

Pengguna Platform LUNA Tuntut Pencairan Rekening

👤Media Indonesia 🕔Senin 27 Juni 2022, 22:35 WIB
SALAH satu pengguna platform LUNA dari PT Indodax Nasional Indonesia, Munawar Chalid, mengungkapkan kisah...
MI/M. Irfan

Penetapan Tersangka Baru Kasus Garuda, Erick : Program Bersih-bersih BUMN

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 27 Juni 2022, 21:48 WIB
"Program bersih-bersih BUMN bukan sekadar ingin menangkap saja, tetapi bagaimana kita memperbaiki sistem agar bisa mencegah korupsi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya