Senin 11 Oktober 2021, 15:32 WIB

Pemerintah : Dewan Pers Tidak Membatasi Hak Organisasi Pers

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Pemerintah : Dewan Pers Tidak Membatasi Hak Organisasi Pers

MI/EBET
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong

 

DEWAN Pers disebut berperan sebagai fasilitator dalam penyusunan peraturan di bidang pers termasuk mendata perusahaan pers. Selain itu, dalam menetapkan dan mengawasi kode etik jurnalistik, pemerintah menilai tidak mungkin dilakukan oleh lebih dari satu lembaga selain Dewan Pers.

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mewakili kuasa pemerintah, dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (11/10).

"Karena akan banyak variasi kode etik jurnalisik yang perlu dipatuhi organisasi pers, perusahaan pers, dan organisasi wartawan," ujar Usman menyampaikan keterangan dalam pengujian perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021yang dimohonkan Soegiharto Santoso, Heintje Grontson Mandagie dan Hans M Kawengian. Mereka menilai hak-hak wartawan Indonesia selama ini dikebiri oleh keberadaan Dewan Pers.

Menurut pemerintah rumusan Pasal 15 ayat 2 huruf f UU Pers yang berbunyi "Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut; f. mendata perusahaan pers" dan Pasal 15 ayat 5 UU Pers yang menyebutkan "Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden", tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Baca juga: Presiden akan Luncurkan Gerakan Bangga Buatan Indonesia di Kaltim

"Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f bukanlah ketentuan yang sumir untuk ditafsirkan. Rumusannya sudah jelas dalam memberikan pemaknaan bahwa peran Dewan Pers dalam memfasilitasi penyusunan peraturan di bidang pers, dengan memberikan kemudahan bagi seluruh organisasi pers dalam berbagi masukan dan aspirasi," ujarnya.

Usman menerangkan, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf f UU Pers sama sekali tidak menghambat organisasi pers untuk mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28 C ayat 2 UUD 1945.

Peraturan-peraturan yang disusun organisasi pers dan kemudian diterbitkandalam peraturan Dewan Pers, imbuhnya, lebih pada konsensus dari organisasi pers agar tercipta peraturan bidang pers yang dapat memanyungi seluruh insan pers.

"Sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang terpisah dan bertentangan satu dengan lainnya dan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers," tutur dia.

Terkait permohonan para pemohon yang meminta MK menafsirkan ketentuan agar peraturan-peraturan pers disusun oleh masing-masing organisasi pers, pemerintah menilai itu justru mengakibatkan peraturan bidang pers tidak kohesif, terpisah sendiri, bahkan bertentangan antara satu peraturan dengan yang lain.

Di samping itu, pemerintah menjelaskan Dewan Pers merupakan lembaga independen yang bertujuan mengembangkan kemerdekaan pers. Tujuan tersebut, terang Usman, tidak bisa dilaksanakan oleh lebih dari satu dewan pers dan kontraproduktif dengan tujuan pembentukan Dewan Pers.

Setelah mendengarkan keterangan dari pemerintah, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta agar pemerintah menyampaikan keterangan tambahan mengenai risalah pembahasan terkait perumusan konstruksi Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 15 ayat 5 UU Pers.

Lalu, Hakim Konstitusi Suhartoyo menanyakan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memastikan organisasi pers menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan perundang-undangan.

"Organisasi apa saja yang terdaftar dan memenuhi persyaratan," ucapnya. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Dewan Pers sebagai pihak terkait dalam pengujian UU Pers, menjelaskan fungsi keunggulan dan kelebihannya sebagai garda terdepan dalam menjaga pemberitaan yang dilakukan pers Indonesia. (OL-4)

Baca Juga

Ist/DPR

Komisi II DPR Tolak Usulan Jadwal Rapat dari KPU

👤Putra Ananda 🕔Kamis 02 Desember 2021, 16:24 WIB
Dalam raker dengan Mendagri, Komisi II DPR juga akan mengundang KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu...
MI/Tri Subarkah

Aset Adik Benny Tjokro yang Disita Kejagung Capai Rp1 Triliun

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 02 Desember 2021, 16:08 WIB
Kejagung menetapkan 23 tersangka dalam megakorupsi Asabri yang merugikan keuangan negara Rp22,788...
 MI/Susanto

Protes Anggaran Dipotong, PDIP: Bukan Sikap Kolektif Pimpinan MPR

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 02 Desember 2021, 14:47 WIB
Berkaitan dengan pemotongan anggaran, tegas Ahmad Basarah, rapim pimpinan MPR saat itu juga dapat memaklumi dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya