Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo dijadwalkan meluncurkan secara daring Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (12/10). "Gernas BBI yang dipercayakan kepada Kaltim sebagai tuan rumah dan di-'launching' oleh Bapak Presiden RI pada 12 Oktober, akan dipusatkan di Plenary Convention Hall Sempaja, Samarinda," ujar Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setprov Kaltim Syafranuddin di Samarinda, Minggu (10/10).
Meski secara virtual peluncuran dilakukan oleh Jokowi, namun sejumlah menteri dipastikan hadir dalam giat yang bertujuan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat melalui ajakan mencintai dan membeli produk UMKM tersebut.
Sejumlah menteri yang kemungkinan besar hadir langsung dalam giat mendatang antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, selaku Ketua Tim Gernas BBI. Menteri lain yang telah mengonfirmasi bakal hadir adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Sebelumnya, saat menggelar konferensi pers di Kantor Gubernur Kaltim, Syafranuddin mengatakan bahwa Gernas BBI merupakan langkah strategis untuk memulihkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya, Kaltim khususnya.
"Melalui Gernas BBI dan sinergi yang dibangun Kemendes PDTT dengan Pemprov Kaltim, diharapkan produk anak bangsa dari seluruh perdesaan di nusantara, khususnya produk artisan di Kaltim mampu merambah pasar UMKM bukan hanya nusantara, tapi hingga mancanegara," katanya.
Ia juga mengatakan, melalui gerakan BBI diharapkan mampu memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam ekosistem digital UMKM, sebagai upaya untuk mewujudkan sinergi antaranak bangsa. Sinergi tersebut dengan memunculkan beragam potensi yang tersembunyi di perdesaan, sehingga dapat memperkaya kreasi produk khas dan berkualitas Kaltim sebagai bentuk gotong royong dari seluruh elemen masyarakat dengan membeli produk lokal.
"Dari giat ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian berkesinambungan, yakni dengan penyediaan ruang bagi para pelaku UMKM dari masyarakat perdesaan melalui BUMDes untuk berproduksi dan memasarkan produknya," kata Syafruddin. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved